Salin Artikel

Survei Indikator: Mayoritas Yakin Pansus Angket untuk Lemahkan KPK

Survei awalnya bertanya apakah responden mengikuti berita tentang pansus angket KPK. Responden yang menjawab tahu atau pernah dengar sebesar 33 persen, sementara 67 persen responden lainnya menjawab tidak tahu.

"Meskipun berita ini ramai di media mainstream atau pun media sosial, tapi yang mengetahui hanya sedikit," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di kantornya, di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Kepada 33 persen masyarakat yang mengaku tahu atau pernah dengar soal pansus angket KPK, survei mengajukan pertanyaan lagi apakah mereka setuju dengan keberadaan pansus tersebut.

(Baca: Pansus Angket: KPK Jangan Sok Jago Sendiri)

Sebanyak 46 persen menjawab tidak setuju dengan keberadaan pansus, sementara 38 persen menjawab setuju.

Saat ditanya lagi apakah pansus memperlemah atau memperkuat KPK, 55 persen yakin bahwa pansus ini akan melemahkan lembaga antirasuah. Hanya 28 persen yang yakin pansus akan memperkuat KPK.

"Jadi jualannya Fahri Hamzah, Masinton dan kawan-kawannya itu tidak dibeli oleh mayoritas masyarakat," ucap Burhanuddin.

Pertanyaan lain yang diajukan adalah, apakah pansus angket KPK akan mengganggu atau tidak akan mengganggu penyidikan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

(Baca: Pansus Angket: Kalau KPK Hadirnya Tunggu Kiamat, Kami Tunggu)

Sebanyak 52 persen responden menilai Pansus Angket KPK akan mengganggu penanganan kasus e-KTP oleh KPK. Hanya 25 persen menjawab tidak akan mengganggu.

Selain itu, sebanyak 76 persen responden juga percaya dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk memperkuat KPK. Hanya 12 persen responden yang mengaku tidak percaya.

"Ini berarti publik sangat besar berharap kepada Presiden bahwa KPK harus diperkuat," ucap Burhanuddin.

Adapun survei ini menggunakan multistage random sampling dengan 1220 responden di seluruh wilayah Indonesia. Margin of error kurang lebih  2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/11/23551381/survei-indikator-mayoritas-yakin-pansus-angket-untuk-lemahkan-kpk

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke