Aparat Daerah Diminta Tak Khawatir dengan Pembentukan Densus Tipikor

Hal itu disampaikan dia terkait kemunculan Densus Tipikor dalam waktu dekat sebagai lembaga khusus bentukan Polri dalam memberantas korupsi.

Ia mengatakan Densus Tipikor memang memiliki jaringan yang luas dari pusat hingga ke daerah di level kecamatan. Hal itu tentu memunculkan efek gentar bagi para kuasa pengguna anggaran di daerah.

"Kasus pengendapan dana milik pemerintah daerah di bank-bank umum yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini patut digarisbawahi oleh Mabes Polri. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah rasa takut dikriminalisasi oleh penegak hukum," kata Bamsoet, sapaannya, kepada Kompas.com, Selasa (10/10/2017).

(Baca: Densus Tipikor Dipimpin Jenderal Bintang Dua dengan 500 Personel)

Menurut Bamsoet, fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena total dana pemerintah daerah yang diendapkan itu mencapai ratusan triliun rupiah.

Oleh karena itu, lanjut dia, dalam mempersiapkan kehadiran Densus Tipikor, Mabes Polri harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengendapan dana daerah sejak dini.

Bisa saja dengan alasan takut dikriminalisasi oleh personil Densus Tipikor yang tersebar di semua daerah dan desa, pengguna anggaran menunda-nunda pemanfaatan anggaran, lalu menyimpannya di bank-bank umum.

(Baca: Duet dengan KPK, Densus Tipikor Diharapkan Berantas Korupsi Dana Desa)

Oleh karena itu, ia mengatakan Mabes Polri pun harus memastikan bahwa semua personel Densus Tipikor, baik di pusat maupun di daerah dan desa, memahami dengan detil seluk beluk setiap pos anggaran pembangunan serta pemanfaatannya.

Pemanfaatan dana desa di setiap desa pun harus dipahami. Ia melanjutkan pemahaman tentang mekanisme penganggaran dan pemanfaatannya tentu saja sangat penting agar kecerobohan dalam penindaan bisa dihindari.

"Dengan begitu, agar peran dan fungsinya efektif, Densus Tipikor di pusat dan semua daerah idealnya memiliki copy buku APBN dan APBD tahun berjalan sebagai pegangan," lanjut dia.