Salin Artikel

Luncurkan "E-Government", Kementerian PAN-RB Jawab Keluhan Jokowi

Sistem tersebut diluncurkan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.

Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan bahwa peluncuran sistem e-government tersebut adalah upaya untuk menindaklanjuti keluhan Presiden Joko Widodo, khususnya di Kementerian PAN-RB.

Presiden kata Asman, sebelumnya mengeluhkan minimnya inovasi yang diciptakan oleh aparatur sipil negara (ASN). Para ASN tersebut hanya berkutat dengan rutinitas sehari-hari, tanpa menciptakan inovasi.

"Presiden Jokowi mengeluhkan bahwa 70 persen ASN hanyut dengan rutinitas dan tidak ada inovasi," kata Asman di kantornya, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Penerapan e-government tersebut, kata Asman, diharapkan untuk membenahi sistem yang dianggap tidak efektif dan efisien. Misalnya, selama ini banyak kepala daerah yang datang ke kantornya untuk mengantarkan izin permohonan formasi kepegawaian di pemerintahannya.

"Mereka bolak-balik ke Jakarta antar permohonan formasi. Pagi-pagi sudah ada di kantor, antre. Yang lebih merepotkan pulang, kita harus cap SPPD," kata dia.

"Ini kalau diubah akan ada efisiensi yang luar biasa. Jadi kita terus berbenah. Mari sama-sama perbaiki sistem internal kita," ujar Asman.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengapresiasi inovasi yang diluncurkan Kementerian PAN-RB tersebut.

"Ini langkah maju luar biasa. Presiden selalu sampaikan cari teborosan out of the box. Jangan terjebak dalam satu posisi yang membuat kita santai-santai asal jalan. Habis waktu tapi tidak ada manfaat apa-apa," ujar dia.

Menurut Wiranto, dengan e-government akan bisa menghindari terjadinya praktik-praktik yang selama ini menjadi penyakit bikrokrasi.

"Semua sudah elektronik. Membuat efisiensi untuk menghindari kontak person to person, suap-menyuap, sogok-menyogok, palak-memalak itu bisa hilang. Banyak sekali itu," kata dia.

Wiranto juga menganggap bahwa dalam suatu suatu pemerintahan, aparatur sipil negara (ASN) menjadi motor penggerak birokrasi yang penting. Jika ASN tak diberdayakan dengan benar maka negara bisa lumpuh.

"Makanya Kemenpan-RB punya visi yang sangat vital, kalau anggaran kecil, saya mendorong anggarannya ditambah," kata dia.

Wiranto berharap langkah Kementerian PAN-RB tersebut bisa ditiru dan diikuti oleh kementerian/lembaga lainnya yang ada di dalam negeri.

"Terobosan ini bisa ditularkan ke kementerian/lembaga lain. Saya juga akan sesuaikan apa yang belum sesuai di kementerian saya. Karena itu pesan saya jangan pernah berhenti berinovasi dan berkreasi, perkembangan masyarakat kita dinamis," tutur dia.

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/04/13014611/luncurkan-e-government-kementerian-pan-rb-jawab-keluhan-jokowi

Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke