Busyro Muqoddas Nilai KPK Lemah soal Aris Budiman

Aris Budiman menghadiri rapat Panitia Khusus Angket KPK di DPR beberapa waktu lalu, padahal sudah dilarang oleh Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Kemarin saya ke sana (KPK) belum ada putusan tentang Dirdik ini. Mengapa lama sekali, pengawas internalnya lemah. Pengawas internal KPK lemah," kata Busyro ditemui usai diskusi, di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (28/9/2017).

"Tetapi lemahnya pengawas internal itu juga refleksi dari lemahnya pimpinan KPK," ujar Busyro yang juga Ketua PP Muhammadiyah itu.

Busyro menuturkan, apabila tindakan yang dilakukan Aris Budiman memang benar suatu pembangkangan, sudah semestinya yang bersangkutan dikenai sanksi pelanggaran kode etik berat.

Maka dari itu, menurut dia, sesegera mungkin Aris Budiman dikembalikan dengan status tidak hormat. Namun sejauh ini, Busyro melihat pimpinan KPK sendiri kurang solid dan tegas menyikapi dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Aris.

"Tidak tegas. Ada apa di balik itu saya tidak tahu. Sebaiknya (dia) dikembalikan segera. Kemudian Dirdik ini diangkat dari penyidik internal yang sudah memiliki kepribadian teruji, monoloyalitas teruji, independensi teruji," kata Busyro.

"Banyak di sana (KPK) itu. Saya tahu. Nama-namanya saya hafal kok," ujar dia.

Menurut Busyro salah satu penyebab lebih kompleksnya masalah yang dihadapi KPK saat ini, bersumber dari pengaruh eksternal yang berdampak ke internal.

"Itu ditandai dengan tampilnya Dirdik yang sudah dilarang datang ke pansus, justru datang dan mengumbar sejumlah pernyataan," ucap Busyro.

Busyro melihat dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Aris Budiman tersebut memang tidak berpengaruh signifikan terhadap proses pencegahan dan penindakan yang dilakukan KPK.

Namun, apabila kondisi psikologis yang berasal dari faktor eksternal itu tidak diatasi dengan solid oleh pimpinan KPK, maka masalah yang dihadapi akan lebih rumit dan tidak bisa dikendalikan.

Busyro menilai, pimpinan KPK seharusnya memastikan setiap pegawai KPK termasuk penyidik memiliki monoloyalitas pada nilai-nilai budaya organisasi.

"Saya tidak tahu, pimpinan KPK sekarang sudah memihak pada KPK yang independen atau lebih banyak memberikan toleransi kepada, katakanlah polisi, misalnya. Sehingga pos-pos penting lebih banyak polisi," kata dia.

Dia menegaskan tidak anti terhadap polisi. Namun, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, setiap orang yang masuk atau menjadi bagian dari KPK maka terikat dengan monoloyalitas pada nilai-nilai budaya organisasi.

"Kalau polisi tidak lepas dari kepolisiannya, bisa tidak dia monoloyalitas? Pasti loyalitas ganda. Pimpinan KPK ini masih dua tahun lagi kalau menurut perhitungan saya. Kalau tidak melakukan konsolidasi yang signifikan, maka dikhawatirkan dia akan meninggalkan legacy yang buruk," kata mantan Ketua Komisi Yudisial itu.