Turunnya Elektabilitas Jadi Alasan Golkar Minta Novanto Nonaktif

Penunjukan Plt itu merespons menurunnya elektabilitas partai pasca-ditetapkannya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. 

Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan bahwa rekomendasi penunjukan Plt Ketua Umum Golkar diambil dalam rapat harian partai berlambang beringin tersebut.

Bahkan Andi mengaku bahwa ia sendiri yang membacakan rekomendasi hasil tim kajian dalam rapat yang baru-baru ini digelar itu.

"Hasil rapat tim kajian memang membuat rekomendasi meminta kesediaan Ketua Umum Setya Novanto untuk nonaktif dan menunjuk pelaksana tugas ketua umum," kata Andi saat dihubungi, Rabu (27/9/2017).

Tak hanya itu, rapat juga meminta agar Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham menyampaikan langsung hasil kajian tersebut kepada Novanto. Saat ini, Novanto masih terbaring dan dirawat di rumah sakit.

"Rapat memutuskan, meminta Ketua Harian Nurdin Halid dan Sekjen Idrus Marham untuk menyampaikannya langsuk ke Pak SN," ujar Andi.

Menurut Andi, keputusan itu dibuat berdasarkan kajian yang sudah dilakukan secara komprehensif. Dia menyatakan bahwa tidak ada alasan selain elektabilitas partai yang menjadi dasar keluarnya keputusan itu.

"Tim yang ditugaskan rapat harian sebelumnya tanggal 13 September lalu. Tidak ada desakan, tapi atas dasar kesadaran yang data-datanya faktual," ujar Andi.

Andi juga enggan membocorkan siapa nama orang yang akan menjadi pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar selama Novanto sakit.

"Nanti diputuskan di rapat pleno," tutur Andi.

Sebelumnya, Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir mengatakan, Partai Golkar akan menunjuk pelaksana tugas ketua umum untuk menggantikan sementara Setya Novanto.

Penunjukan Plt ini dilakukan merespons menurunnya elektabilitas partai pasca-penetapan tersangka terhadap Novanto dalam kasus korupsi e-KTP.

Kahar mengatakan, hal ini menjadi keputusan rapat pleno DPP Golkar yang digelar pada Senin (25/9/2017) kemarin.