Pilkada Jabar, Golkar Masih Pertimbangkan Ridwan Kamil

Hal itu disampaikan Idrus dalam konferensi pers terkait surat yang diduga bodong dan mengatasnamakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar terkait pencalonan Ridwan Kamil berpasangan dengan politisi Partai Golkar, Daniel Mutaqien Syafiuddin.

"Di Partai Golkar itu aspirasi berkembang sebagai konsekuensi partai yang sangat demokratis," ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/9/2017).

"Kalau ada pikiran-pikiran itu pasti bukan hanya dua, ada yang ingin Dedi (Mulyadi), RK (Ridwan Kamil) ada juga yang inginkan," kata dia. 

Namun, Idrus tidak mempermasalahkan mengenai ada beberapa nama yang diusulkan. Meskipun Partai Golkar sempat mempopulerkan nama Bupati Purwakarta sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar, Dedi Mulyadi, untuk diusung pada Pilkada Jawa Barat.

Idrus menuturkan, Partai Golkar akan mempertimbangkan semua aspirasi, termasuk keinginan kader yang menghendaki pencalonan Ridwan Kamil.

Idrus melihat fenomena tersebut sebagai bagian dari tradisi keterbukaan di Golkar, sehingga semua kader berhak menyampaikan pendapat.

Namun, lanjut Idrus, keputusan akhir akan tetap ditentukan oleh tim pilkada pusat dan harus dihormati dan dijalankan oleh seluruh kader.

"Sebagaimana mekanisme Golkar secara resmi, maka pada saat itu tidak ada lagi aspirasi. Yang ada seluruh jajaran Golkar wajib hukumnya mengamankan dan memperjuangkan kebijakan partai untuk memenangkan pasangan calon di daerah yang ditetapkan," ucap dia.

Nama pasangan Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien muncul setelah beredar foto yang memperlihatkan surat keputusan Partai Golkar untuk mengusung pasangan itu.

Idrus sebelumnya telah membantah perihal surat tersebut.

Ia mengatakan, DPP tidak pernah mengeluarkan surat tersebut karena belum saatnya mengumumkan pencalonan untuk Pilkada Jawa Barat. Idrus menegaskan, saat ini partainya masih terus berkomunikasi dengan semua partai untuk pencalonan di Pilkada Jawa Barat.

"Itu surat bodong, enggak mungkin kami keluarkan surat tanpa stempel, tanpa nomor, tanpa tanggal," kata Idrus.