Salin Artikel

Tuduhan Pansus terhadap Agus Rahardjo Dinilai Hendak Jatuhkan KPK

Sebelumnya, pansus jelang akhir masa kerjanya malah menuduh ketua KPK tersebut terindikasi korupsi saat menjabat sebagai ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Agus diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan pada Dinas Bina Marga di Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2015.

Selain dinilai mencari-cari kesalahan, Feri menilai pansus di DPR RI itu hendak menjatuhkan lembaga anti rasuah. Sebab, lanjut dia, awalnya pansus dibentuk karena mempermasalahkan soal kinerja KPK, namun sekarang mereka menyimpang dari tugasnya sendiri.

"Awalnya pansus mempermasalahkan kinerja KPK sebagai institusi. Tiba-tiba saat ini mempermasalahkan personal ketua KPK. Ini jelas upaya mencari-cari kesalahan. DPR sedari awal sudah berniat untuk menjatuhkan KPK," kata Feri, lewat keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (21/9/2017).

Pansus, kata Feri, dibentuk untuk menyelidiki suatu perkara tertentu yg telah ditentukan sebelum pembentukannya. Itu sebabnya pansus angket ini dinilainya menyimpang, tidak saja pada pembentukannya yang tidak sesuai undang-undang, tetapi juga tindakan-tindakannya yang tidak sesuai UU MD3.

"Itu sebabnya tuduhan kepada ketua (KPK) adalah upaya merusak citra kelembagaan semata," ujar Feri.

Dia mempertanyakan, bukankan ketua dan seluruh komisioner KPK dipilih DPR. Jika kelemahan-kelemahan personal itu ada, tentu yang paling bertanggung jawab menurut dia adalah DPR.

Oleh karenanya, Feri menilai tuduhan terhadap ketua KPK ini sesungguhnya sudah memperlihatkan kelemahan pansus. Kelemahan ini, menurut dia, bisa menjadi alat bukti tambahan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan keberadaan pansus KPK.

"Karena langkah-langkah pansus sangat politis dan berpotensi menghalang-halangi proses hukum," ujar Feri.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/21/10231461/tuduhan-pansus-terhadap-agus-rahardjo-dinilai-hendak-jatuhkan-kpk

Terkini Lainnya

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke