Salin Artikel

Agung Laksono Sebut Indra J Piliang Tak Layak Lagi Jadi Dewan Pakar Golkar

Indra kini tercatat sebagai anggota Dewan Pakar Golkar. Setelah terbukti menggunakan narkoba, Agung mengatakan, Indra tak layak lagi menjadi bagian dari Dewan Pakar Golkar.

"Tidak layak (di Dewan Pakar) karena tak bisa memberikan contoh," ujar Agung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Agung mengaku prihatin saat mengetahui kabar tersebut karena ia mengenal Indra J Piliang sebagai seorang intelektual.

Baca: Polisi Tetapkan Indra J Piliang Tersangka Kasus Narkoba

Apalagi, ia juga dikenal dekat dengan kalangan muda Golkar.

Saat ditanya sanksi apa yang akan diberikan, Agung mengatakan, hal tersebut mengacu pada pakta integritas dan akan segera diproses.

"Jadi sekali lagi, bagi Golkar, Beliau adalah salah satu anggota Dewan Pakar, tentu diproses untuk sebaiknya dia tidak lagi melanjutkan tugas-tugas di situ (Dewan Pakar)," lanjut dia.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, Golkar memiliki pakta integritas terkait kadernya yang tersangkut kasus narkoba.

Baca: Jika Hasil Tes Nyatakan Positif Narkoba, Indra J Piliang Terancam Dipecat Golkar

Golkar akan langsung memberhentikannya ketika hasil tes menyatakan positif mengonsumsi narkoba, tanpa menunggu putusan hukum tetap (inkrah).

"Langsung (dipecat). Begitu hasil tes menunjukan terbukti, langsung," kata Nurdin kepada Kompas.com, Kamis (14/9/2017).

Indra J Piliang diciduk polisi lantaran diduga mengonsumsi sabu. Dia ditangkap bersama dua rekannya di Diskotek Diamond di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat.

Hasil tes urine politisi Partai Golkar, Indra J Piliang positif mengandung sabu. Meski demikian, statusnya saat ini sebagai terperiksa.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/15/22250521/agung-laksono-sebut-indra-j-piliang-tak-layak-lagi-jadi-dewan-pakar-golkar

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke