Salin Artikel

Pelemahan KPK oleh Partai Pendukung Bisa Surutkan Elektabilitas Jokowi

Bahkan, aksi para partai pendukung dan orang-orang di sekitar Jokowi yang melemahkan KPK itu diprediksi dapat menggangu elektabilitas Jokowi dan partai pendukungnya.

Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch ( ICW), Donal Fariz menanggapi survei nasional oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Menurut Donal, pernyataan-pernyataan tersebut bertentangan dengan keinginan publik yang tidak ingin KPK dilemahkan.

"Kami yakin itu akan berimplikasi kepada elektabilitas dan pandangan publik soal yang bersangkutan, partai tersebut pada 2019," kata Donal saat ditemui di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

(Baca: Jokowi Dianggap Hanya Bicara, tapi Tak Bertindak Perkuat KPK)

Survei yang dilakukan pada medio 23-30 Agustus 2017 itu menyatakan bahwa kepuasan dan kepercayaan publik terhadap Jokowi mengalami peningkatan.

Namun di sisi lain, tingginya kepuasan dan kepercayaan itu tidak didukung oleh orang-orang di sekitar Jokowi dan partai pendukungnya. Misalnya, pernyataan anggota Panitia Angket dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat yang menyerukan pembekuan KPK sementara waktu.

Selain itu, pernyataan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi dikembalikan kepada Kejaksaan Agung.

Menurut Donal, sedianya Jokowi segera menegur orang-orang di sekitarnya atau partai pendukung yang dapat menjadi "batu sandungan" bagi dirinya dalam Pemilu 2019. Sebab, orang-orang tersebut akan mencoreng kewibawaan Jokowi dimata publik.

"Mendegradasi posisi Presiden dan membuat Presiden kehilangan kehormatan di mata publik," kata Donal.

Survei yang dilakukan CSIS sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja Jokowi meningkat menjadi 68,3 persen.

Pada tahun sebelumnya, yakni pada 2016, angka kepuasan publik tercatat sebsesar 66,5 persen. Sedangkan pada 2015 sebesar 50,6 persen.

Survei dilakukan terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia dengan penarikan sampel responden secara acak dan metode multi-stage random sampling.

Adapun margin of error sekitar 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/14/06073581/pelemahan-kpk-oleh-partai-pendukung-bisa-surutkan-elektabilitas-jokowi

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke