Kapolri Sebut Saracen Sudah Eksis Sejak Pilpres 2014

Bahkan, Saracen juga telah eksis saat Pemilihan Presiden 2014 lalu.

"Sewaktu Pilpres dia sudah eksis," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Saracen membuat konten-konten tersebut berdasarkan pesanan pihak tertentu. Momentum politik kerap dimanfaatkan untuk berjualan ke berbagai pihak untuk menyerang lawan politik.

Bahkan, kata Tito, isu-isu politis pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017 pun tak luput jadi proyek Saracen.

"Pilkada Gubernur kemarin juga grup ini ada yang aktif juga," kata Tito.

(Baca: Kapolri: Pemesan dan Danai Saracen, Tangkapin Saja)

Tito memastikan akan mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran ujaran kebencian itu. Termasuk orang-orang yang memesan dan membiayai Saracen.

"Saya sampaikan tangkap-tangkapin saja. Yang mesan, tengkapin. Yang danain, tangkapin. Ada lagi sejenis dengan itu, tangkapin," ujar Tito.

Dalam kasus ini, polisi menetapkan empat tersangka yaitu JAS, MFT, SRN, dan AMH. Kelompok Saracen menetapkan tarif sekitar Rp 72 juta dalam proposal yang ditawarkan ke sejumlah pihak.

Mereka bersedia menyebarkan konten ujaran kebencian dan berbau SARA di media sosial sesuai pesanan. Biaya tersebut meliputi biaya pembuatan website sebesar Rp 15 juta, dan membayar sekitar 15 buzzer sebesar Rp 45 juta perbulan.

(Baca: Jokowi: Indonesia Punya Momentum Bagus, tapi Senangnya Kayak Saracen...)

Ada pula anggaran tersendiri untuk Jasriadi selaku ketua sebesar Rp 10 juta. Selebihnya, biaya untuk membayar orang-orang yang disebut wartawan. Para wartawan itu nantinya menulis artikel pesanan yang isinya juga diarahkan pemesan.

Media yang digunakan untuk menyebar konten tersebut antara lain di Grup Facebook Saracen News, Saracen Cyber Team, situs Saracennews.com, dan berbagai grup lain yang menarik minat warganet untuk bergabung.

Hingga saat ini diketahui jumlah akun yang tergabung dalam jaringan Grup Saracen lebih dari 800.000 akun.