Alasan Mengapa Pemerintah Perlu Intervensi Myanmar soal Rohingya

"Sikap non-intervensi itu kalau terhadap persoalan politik negara lain. Ini kan persoalan kemanusiaan. Sebagai bangsa besar, percuma kita bilang ingin ciptakan perdamaian dunia tapi membiarkan kekerasan terhadap Rohingya terjadi," kata Teguh Juwarno saat ditemui dalam aksi damai di depan Kedutaan Myanmar di Menteng, Jakarta, Sabtu (2/9/2017).

Menurut Teguh, genosida terhadap warga Rohingya bisa menciptakan instabilitas keamanan di kawasan ASEAN yang sudah susah payah diciptakan. Pelanggaran terhadap kemanusiaan berpotensi menciptakan dendam dan sakit hati, sehingga melahirkan kelompok-kelompok radikal yang sulit dikendalikan.

Secara tidak langsung, menurut Teguh, hal tersebut akan menjadi ancaman bagi keamanan di Indonesia. Bisa jadi kelompok-kelompok serupa juga lahir dan berkembang di Indonesia.

Baca: Hak Menentukan Nasib Sendiri, Alternatif Penyelesaian Konflik Rohingya

"Kita lihat sendiri bagaimana dalam membela diri di sana (Myanmar) ada ada kelompok militan yang melakukan perlawanan. Kami tidak ingin ini menyebar ke Indonesia. Maka Pemerintah Indonesia harus tegas dan jelas," kata Teguh.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Indonesia diminta menarik Duta Besar RI di Myanmar. Selain itu, memulangkan Duta Besar Myanmar kembali ke negaranya.

Baca: Terkait Rohingya, Fraksi PAN Minta Pemerintah Usir Dubes Myanmar

Hal ini sebagai sikap tegas terkait terus berlangsungnya kekerasan mematikan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Menurut Teguh, DPR juga akan mendiskusikan untuk mengusulkan pemutusan hubungan diplomasi dan perdagangan antara Indonesia dan Myanmar.

Baca: Sikapi Rohingya, Pemerintah Didesak Tarik Dubes RI di Myanmar