DPR Desak Pemerintah Panggil Dubes Myanmar Bahas Rohingya

Setidaknya, dorongan tersebut disuarakan empat fraksi di DPR, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Dorongan tersebut juga akan disampaikan pada sidang paripurna DPR.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, tindakan tersebut telah menyentuh nilai-nilai kemanusiaan.

Baca: Komisi I: Pemerintah Perlu Desak Myanmar Hentikan Kekerasan Rohingya

"Kami minta secara nyata panggil Dubes Myanmar. Kalau tidak mau mendukung kemanusiaan di dunia, usir dulu dubesnya," ujar Yandri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Sementara itu, perwakilan Fraksi PKS Al-Muzzammil Yusuf mengatakan, konstitusi memerintahkan agar bangsa Indonesia berperan aktif dalam memperjuangkan HAM.

Apalagi, kekerasan Rohingta terjadi menjelang Hari Raya Idul Adha.

Ia meyakini fraksi-fraksi lain juga akan mendukung desakan tersebut. Bahkan, tambah Muzzammil, Fraksi Partai Demokrat juga siap mengusulkan Pimpinan DPR agar anggota Dewan se-ASEAN turut memantau kejadian di Myanmar tersebut.

"Tugas, amanat konstitusi kepada kami untuk berperan parlemen ASEAN, 100 anggota minimal dari seluruh fraksi di asena untuk ikut memantau apa yang terjadi di Myanmar," kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Baca: Bantu Rohingya, Menlu Retno Akan Terbang ke Myanmar

Kekerasan mematikan semakin memburuk di negara bagian Rakhine, Myanmar, dalam tiga hari terakhir hingga Minggu (27/8/2017), dengan hampir 100 orang tewas.

Korban tewas meningkat karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya berlanjut untuk hari ketiga, Minggu kemarin, seperti diberitakan kantor berita Perancis, AFP, dan media Inggris, The Guardian.

Pemerintah telah mengevakuasi setidaknya 4.000 warga desa non-Muslim di tengah bentrokan yang berlangsung di Rakhine barat laut. Ribuan Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.