Menelusuri Aliran Dana Jemaah dan Sisa Aset Bos First Travel

Rekening tersebut menampung uang perjalanan umrah yang telah disetorkan puluhan ribu calon jemaah.

Saat dibekukan, saldo dalam dua rekening perusahaan tersebut hanya berkisar Rp 1,3 juta - Rp 1,5 juta.

Baca: Saldo Hanya Rp 1,3 juta, Polisi Telusuri Aliran Dana dari Rekening First Travel

Kedua tersangka mengaku lupa untuk apa saja uang di rekening tersebut digunakan.

Diperkirakan uang yang sudah dibayarkan calon jemaah mencapai Rp 848,7 miliar.

Penelusuran PPATK

Berdasarkan penelusuran dan analisis, PPATK menemukan adanya sisa aset milik bos agen perjalanan umrah First Travel sebesar Rp 7 miliar.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, seluruh sisa aset tersebut tersimpan dalam 50 rekening dan sudah dibekukan oleh PPATK.

Selain itu, kata Kiagus, ada juga sisa aset yang berbentuk asuransi.

"Ya ada sisa dana. Sisa dananya ada dari rekening-rekeningnya. Ada 50-an rekening yang didalamya terdapat dana Rp 7 miliar. Saya lupa tapi rasanya dalam Rupiah ya," ujar Kiagus saat ditemui di kantor PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2017).

Baca: PPATK Temukan Sisa Aset Milik Bos First Travel Sebesar Rp 7 Miliar

"Ada juga dalam bentuk Asuransi," kata dia.

Meski demikian Kiagus enggan menyebutkan siapa pemilik dari 50 rekening yang dibekukan oleh PPATK.

 "Tidak boleh saya sebutkan tapi jumlahnya saja, Rp 7 miliar," kata dia.

Selain itu, Kiagus juga mengungkapkan bahwa adanya dugaan aliran dana dari rekening perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan bisnis lainnya.

Saat dikonfirmasi wartawan, Kiagus membenarkan adanya aliran dana yang digunakan untuk membeli saham sebuah restoran di London, Inggris, sebesar 40 persen.

Menurut Kiagus, PPATK tengah menelusuri apakah masih terdapat sisa dana dari pembelian saham restoran tersebut.

"Iya. Kalau transaksi keluar negeri itu ada. Tapi itu nanti ditelusuri lagi apakah sisa dananya masih ada," ujar dia.

PPATK pun menemukan aliran dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan fashion di New York, Amerika Serikat.

Baca: Uang Jemaah First Travel Dipakai untuk Fashion Show Anniesa Hasibuan di New York

Diketahui Anniesa merupakan salah satu desainer Indonesia yang mengikuti ajang New York Fashion Week Spring/Summer 2017.

"Iya ada (Aliran dana), satu ke New York gitu ya. Ya yang ada hubungannya dengan fashionnya," kaya Kiagus.

Kiagus mengungkapkan bahwa PPATK telah menyerahkan hasil penelusuran dan analisis aliran dana rekening tersebut ke penyidik Bareskrim Mabes Polri.

Dugaan TPPU

PPATK juga menduga ada tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus First Travel.

"Kalau ada upaya untuk menyamarkan dana hasil kejahatan ya itu TPPU. Mestinya ada TPPU-nya," ujar Kiagus saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2017).

Baca: Kepala PPATK: Bos First Travel Lakukan Pencucian Uang

Menurut Kiagus, sebagian dana yang ada di rekening memang digunakan untuk kepentingan bisnis perjalanan umrah dan haji.

Namun, ada juga aliran dana yang digunakan untuk investasi bisnis dan kepentingan pribadi.

Secara terpisah Pakar hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Garnasih meminta Polri segera mengenakan pasal pencucian uang kepada ketiga tersangka, yakni Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraidah Hasibuan untuk mempermudah penelusuran aset.

Dia meyakini aset bos First Travel sudah menyebar hingga luar negeri.

"Melacaknya lebih mudah daripada pakai undang-undang penipuan dan penggelapan," ujar Yenti kepada Kompas.com, Jumat (25/8/2017).

Yenti menduga sebagian dana calon jemaah itu diinvestasikan ke luar negeri.

Jika tersangka telah dikenakan sangkaan mencuci uang, maka akses polisi lebih luas untuk meminta penelusuran PPATK dan otoritas analisis keuangan di luar negeri.

"Harus pakai TPPU ya, karena dia himpun dana masyarakat banyak banget yang belum dikembaliin. Sampai Rp 1 triliun kan," kata Yenti.

Baca: First Travel Ingin Berangkatkan Jemaah dengan Modus Penipuan Baru

Dalam pengembangan kasus First Travel, polisi juga menjerat adik Anniesa, Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki Hasibuan selaku Direktur Keuangan sekaligus Komisaris.

Menurut polisi, jumlah korban yang belum diberangkatkan agen perjalanan First Travel sebanyak 58.682 orang.

Mereka adalah calon jemaah yang sudah membayar paket promo Rp 14,3 juta per orang dalam periode Desember 2016 hingga Mei 2017.

Kalau dihitung kerugiannya, untuk yang paket saja mencapai Rp 839.152.600.000.

Selain itu, sejumlah calon jemaah ada yang masih diminta membayar carter pesawat sebesar Rp 2,5 juta sehingga jumlah penambahan itu sebesar Rp 9.547.500.000.

Jika ditotal menjadi Rp 848.700.100.000.

Jumlah tersebut belum termasuk utang-utang yang belum dibayar First Travel ke sejumlah pihak.

First Travel belum membayar provider tiket penerbangan sebesar Rp 85 miliar.

Kedua tersangka juga belum membayar tiga hotel di Mekkah dan Madinah dengan total Rp 24 miliar. Kemudian, utang pada provider visa untuk menyiapkan visa jemaah sebesar Rp 9,7 miliar.

Upaya pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait kasus penipuan oleh agen perjalanan umrah First Travel di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2017) sekitar pukul 11.30 WIB.

Wiranto menjelaskan, dalam rakortas tersebut, dia berkoordinasi dengan kepolisian soal jumlah korban dalam kasus ini.

Terkait jumlah, polisi hingga kini masih melakukan pengusutan lebih jauh.

Sebelumnya, muncul angka 50.000 calon jemaah umrah korban First Travel.

Akan tetapi, kata Wiranto, hingga saat ini belum ada angka yang pasti mengenai jumlah jemaah yang dirugikan.

"Ini masih dijajaki, sebab sekarang banyak yang melapor kira-kira baru enggak sampai sekitar itu, baru 22.000 sekian ya. Itu masih terus dijajaki," kata Wiranto, usai rakortas.

Dalam rakortas ini, Wiranto juga meminta PPATK menelusuri secara seksama transaksi keuangan First Travel.

Hal itu termasuk aset apa saja yang dimiliki perusahaan tersebut.

Wiranto tidak menjawab saat ditanya apakah akan ada ganti rugi kepada jemaah pada kasus ini.

Sebelumnya, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki kewajiban mengganti kerugian calon jemaah umrah First Travel.

Mahfud menegaskan bahwa kewajiban tersebut sepenuhnya menjadi beban dari First Travel.

"Saya kira kalo ditanggung pemerintah tidak benar juga itukan keperdataan. negara tidak berkewajiban. Kewajiban hukumnya tetap kepada yang menipu itu. kewajiban bagi negara tidak ada," ujar Mahfud saat ditemui usai menjadi pembicara sebuah diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).

Menurut Mahfud, kewajiban pemerintah hanya sebatas mengupayakan uang jemaah tersebut dikembalikan oleh pihak First Travel melalui proses hukum.

Namun, lanjut Mahfud, tidak menutup kemungkinan negara bisa membantu kerugian yang dialami calon jemaah First Travel.