Salin Artikel

Mantan Deputi BPKP Sebut Ada Catatan pada Review Pengadaan E-KTP

Hal itu dikatakan Iman di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, Senin (28/8/2017).

"Seingat saya sih semua prosedur sudah diikuti. Tapi dalam perjalanannya begitu saya tidak tahu," kata Iman.

Ketika ditanya apakah hasil review ada temuan penyimpangan dalam proses pengadaan e-KTP, Iman menjawab tidak tahu.

Dokumen itu, menurut Iman, berasal dari pihak yang melakukan pengadaan.

Sementara, saat ditanya lebih jauh soal kejanggalan yang ditemukan BPKP terkait proyek e-KTP, Iman menyerahkannya kepada penyidik.

"Waktu itu so far....mungkin penyidik yang lebih tahu deh, nanti saya salah," ujar dia.

Iman akhirnya menjelaskan bahwa pada review BPKP ada catatan soal pengadaan e-KTP.

"Waktu itu kita review ada catatan-catatan untuk diperbaiki, ada. Kan saya lupa," ujar Iman.

Baca: Jadi Tersangka Baru Kasus e-KTP, Ini Peran Markus Nari

Catatan apa yang harus diperbaiki, ia tak bisa menyampaikan karena sudah masuk materi penyidikan.

"Makanya saya bilang itu substansi penyidikan. Makanya saya enggak pas (ngomong)," ujar Iman.

Demikian pula saat ditanya apakah catatan dari BPKP sudah diperbaiki oleh pihak pengadaan, ia mengaku tak tahu.

"Saya enggak tahu, kan mereka yang bertanggungjawab, apakah mereka melakukan apa enggak, saya enggak tahu," ujar Iman.

Sebelumnya, Iman diperiksa sebagai saksi untuk kasus Setya Novanto, salah satu tersangka di korupsi e-KTP.

Ia menyatakan ditanya seputar tugasnya sebagai Deputi di BPKP. Saat itu,  pernah BPKP pernah melakukan review atas pengadaan e-KTP.

Sebagai eselon I saat itu, ia bertugas memberi pengarahan ke tim agar audit soal pengadaan e-KTP dilakukan dengan obyektif dan profesional.  

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/28/13255961/mantan-deputi-bpkp-sebut-ada-catatan-pada-review-pengadaan-e-ktp

Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke