KPK Dalami Wewenang Wali Kota Malang dan Proses Pembahasan APBD-P

Anton diperiksa sebagai saksi pada kasus suap itu untuk Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono, yang menjadi tersangka kasus suap tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK mendalami kewenangan Anton sebagai wali kota.

"Tentu saja yang berkaitan dengan kewenangan-kewenangan yang bersangkutan," kata Febri, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Selain itu, KPK juga mendalami soal proses pembahasan APBD Perubahan 2015. KPK menilai pembahasan APBD-P tentu juga melibatkan pihak pemerintah.

"APBD tentu ketika dibahas tidak hanya dibahas oleh DPRD saja, tapi ada pihak pemerintah di sana. Itu bagaimana pembahasannya hingga ada tindakan indikasi suap ketua DPRD," ujar Febri.

Anton sebelumnya terkesan irit dalam memberikan keterangan usai diperiksa hari ini sebagai saksi untuk Arief. Dia hanya menjawab sepotong-sepotong pertanyaan awak media.

Dia tidak menjawab jelas soal apa yang dikonfirmasi penyidik pada pemeriksaan hari ini.

"Konfirmasi apakah betul melakukan, ya saya bilang tidak tahulah," ujar Anton.

(Baca: Wali Kota Malang Irit Bicara Usai Diperiksa Penyidik KPK)

Arief selaku Ketua DPRD Kota Malang sebelumnya menjadi tersangka atas dua perkara, yakni suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dan suap penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kendung Kandang, dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 pada 2015.

Pada kasus pertama, dia menerima Rp 700 juta untuk pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tersebut. Suap diduga diberika Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono.

Sementara pada perkara suap pengganggaran kembali Jembatan Kendung Kandang, Arief diduga menerima Rp 250 juta. Uang suap itu berasal dari Komisaris PT ENK, Hendarwan Maruszaman.

Pada kasus ini, KPK telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Arief disangkakan sebagai pihak penerima suap sementara Jarot dan Hendarwan sebagai pemberi suap.