Pemerintah Diingatkan Potensi Ormas Radikal Mengacau di Pilkada 2018

"Ormas bisa ditunggangi atau menunggangi, menimbulkan kegaduhan, gangguan keamanan, itu potensinya terbuka, selalu ada," kata Azyumardi kepada KOMPAS.com, Minggu (12/8/2017).

Azyumardi pun mencontohkan bahwa gejala tersebut sudah ada di media sosial. Oleh karena itu, pemerintah diminta tegas melakukan pencegahan agar kekhawatiran tersebut tidak terjadi.

"Gejalanya sudah ada, pemerintah harus tegas. Harus kerja sama juga dengan ormas seperti NU, Muhammadiyah dan ormas diluar non keagaman lain. Itu yang perlu dibudayakan pemerintah," kata Azyumardi.

Sebelumnya, Azyumardi juga, sepakat dengan wacana pembubaran ormas yang akan kembali dilakukan Pemerintah usai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan. Terlebih, jika indikasinya sudah kuat menentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, maupun NKRI.

Menurut Azyumardi, hal itu tidak bertentangan dengan demokrasi. Sebab, tugas pemerintah adalah menjaga empat pilar kebangsaan tersebut.

Azyumardi juga mengatakan, pemerintah harus cepat membubarkan ormas tersebut agar kegiatannya tidak menjalar ke daerah lain. Alasannya, jika terus dibiarkan, Azyumardi khawatir daerah lainnya akan menjadi ladang baru bagi ormas tersebut untuk menyemaikan bibit radikal.