Fahri Hamzah Sebut Anggaran Penataan Kawasan Parlemen Capai Rp 500 Miliar

"Ini kan kawasan yang harus segera ditata. Tempat demo juga harus dibuat. Tempatnya enggak ada. Orang harus demo ke DPR. Nanti DPR yang hajar eksekutif," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Ia menambahkan, saat ini anggaran penataan kawasan parlemen juga sudah disiapkan untuk menyewa konsultan melakukan kajian. Selanjutnya pada tahun 2018 akan dimulai pembangunan dan diperkirakan berjalan lebih dari setahun.

"Itu bertahap. Anggarannya sekarang ini anggaran APBN-P yang kemarin untuk studi konsultan. Kemudian anggaran di 2018 nanti ditaruh untuk pondasi. Mudah-mudahan anggota DPR sekarang tidak harus menikmatinya, ini untuk masa depan demokrasi Indonesia," lanjut Fahri.

(Baca: Perlu Renovasi Gedung, DPR Mengaku "Hanya" Minta Anggaran Rp 5,7 T)

Sementara itu, untuk pembangunan tempat tinggal anggota DPR, Fahri menyatakan akan dibangun apartemen. Namun, ia mengatakan, pembangunannya tak menggunakan uang negara karena melibatkan pihak swasta.

"Apartemen jangan salah. Itu tanah milik Setneg (Sekretariat Negara), telah disershkan ke grup Lippo, tadinya mau dibikin mall, kami menentang, jangan dong dibikin mall. Kalau mau bikin apartemen supaya anggota DPR punya kesempatan relokasi. Biar deket. Kan mulia itu," tutur Fahri.

"Dan itu bukan pakai uang negara. Kan di sini banyak hotel swasta. Nah itu dibangun swasta tapi boleh kerja sama dengan koperasi BUMN. Nanti kemudian anggota DPR tidak tinggal jauh-jauh," lanjut dia.

(Baca: Fahri Sebut Kenaikan Anggaran untuk Bangun Komplek Rumah Anggota DPR)

Anggaran DPR Tahun Anggaran 2018 direncanakan naik menjadi Rp 5,7 triliun atau sebesar 34 persen dari anggaran DPR Tahun Anggaran 2017 yang sebesar Rp 4,26 triliun.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing menyatakan kenaikan anggaran salah satunya bakal dialokasikan penataan kawasan parlemen.

Fahri menyatakan salah satu program penataan kawasan parlemen ialah pembangunan kompleks tempat tinggal anggota DPR.

Proyek penataan kawasan parlemen meliputi pembangunan gedung baru untuk ruangan anggota DPR, apartemen untuk tempat tinggal anggota DPR, dan alun-alun demokrasi untuk tempat masyarakat berdemonstrasi.