Jokowi Heran Dulu Disebut "Ndeso dan Klemar-klemer", Sekarang Diktator

Setelah meresmikan Museum Keris di Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/8/2017), Presiden Jokowi pun menjelaskan alasan mengapa dia sempat menegaskan bahwa tidak ada pemerintahan otoriter di Indonesia.

"Ya memang tidak ada yang seperti itu (kekuasaan absolut atau otoriter)," kata Jokowi.

Jokowi pun merasa heran atas isu yang menerpa dirinya. Sebab, ketika awal menjabat Presiden ketujuh RI, Jokowi diterpa isu bahwa dirinya tidak tegas, "klemar-klemer" hingga "Presiden ndeso".

Namun, kini isunya malah berbalik. Jokowi dituding otoriter. Jokowi pun tidak habis pikir atas isu-isu semacam itu.

"Awal-awal kan banyak yang menyampaikan, saya Presiden 'ndeso', Presiden tidak tegas, klemar-klemer," ujar Jokowi.

"Eh begitu kami menegakkan undang-undang, malah balik lagi. Loncat menjadi otoriter, diktator. Yang benar yang mana? Yang klemar-klemer, yang ndeso atau yang diktator dan otoriter?" kata dia.

Jokowi sekali lagi menegaskan bahwa konstitusi di Indonesia tidak memungkinkan terwujudnya kekuasaan absolut atau pemimpin otoriter.

(Baca: Jokowi: Tak Ada Kekuasaan Mutlak, apalagi Diktator)

Indonesia memiliki lembaga formal yang memiliki peran sendiri-sendiri. Ada lembaga yang memang berfungsi mengawasi serta  mengontrol, ada pula lembaga yang berfungsi mengeksekusi program.

Selain itu, ada pula lembaga non formal yang ikut mengawasi tata laksana pemerintahan.

"Juga ada pers, ada lembaga swadaya masyarakat, ada masyarakat itu sendiri, semua mengawasi. Jadi negara ini negara hukum yang demokratis, yang dijamin oleh konstitusi. Enggak akan ada yang namanya diktator dan otoriter. Enggak akan ada," ujar Jokowi.

Saat ditanya lagi, siapa yang hendak Jokowi klarifikasi soal pernyataannya tersebut, dia tak menjawab secara rinci.

"Ya suara-suara yang adalah," ujar dia.

Lihat pernyataan video di bawah ini: