KPK: Dari Dulu Kami Tidak Tertarik dengan Korupsi Kecil

Dalam kasus ini, Rudi diduga menerima suap sebesar Rp 250 juta dari para pejabat di Pemkab Pamekasan. Menurut KPK, suap tersebut agar Kejari Pamekasan menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam salah satu proyek di Desa Dassok yang nilai proyeknya hanya  Rp 100 juta.

Meski melibatkan Bupati dan Kepala Kejari, angka suap dan nilai proyek dalam kasus tersebut dinilai dalam skala kecil, apalagi untuk ditangani KPK.

Dalam kasus-kasus serupa, tak jarang KPK justru mendapat kritik. Sejumlah pihak menilai, anggaran besar untuk KPK seharusnya dimanfaatkan untuk menangani kasus-kasus besar, khususnya yang merugikan uang negara dalam jumlah besar.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memberi penjelasan mengenai hal itu.

"KPK dari dulu tidak tertarik dengan proyek yang kecil seperti itu," ujar Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Menurut Syarif, sebagaimana mandat  dalam undang-undang, penindakan yang dilakukan KPK setidaknya melibatkan penyelenggara negara dengan nilai korupsi harus di atas Rp 1 miliar.

Namun, menurut Syarif, dalam setiap operasi yang dilakukan, terkadang tidak selalu seperti apa yang diamanatkan.

Meski begitu, menurut Syarif, tak jarang kasus dalam skala kecil yang terungkap lebih dulu, membuka peluang KPK untuk menelusuri praktik korupsi yang lebih besar.

"Misalnya, pada operasi kali ini yang tertangkap hanya itu. Tapi apakah ada hubungan dengan proyek-proyek lain, itu akan jadi bagian pekerjaan rumah KPK untuk diselesaikan," kata Syarif.

Kepala Kajari dan Bupati Pamekasan merupakan dua dari lima tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus itu.

Adapun tiga tersangka lain adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Sucipto Utomo; Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi; dan Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin.