Partai Pimpinan AM Hendropriyono Optimistis Lolos ke Senayan

Optimisme itu merujuk pada hasil verifikasi internal yang dilakukan partai pimpinan Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono itu di seluruh wilayah.  

Sekretaris Jenderal PKPI Imam Anshori Saleh mengklaim, secara keseluruhan hasil verifikasi internal menunjukkan tren positif.

"Seluruh daerah kepengurusan hampir rampung, semangat kader untuk memenangi pilkada dan Pileg 2019 nanti juga luar biasa tinggi," kata Imam  dalam keterangan tertulis, Senin (31/7/2017) malam.  

Dia menjelaskan, tujuan verifikasi internal adalah untuk mengetahui kondisi riil mesin PKPI di masing-masing daerah.

Mengacu UU Pemilu yang baru, sambungnya, PKPI sebagai partai peserta Pemilu 2014 sudah pasti ikut Pemilu 2019. PKPI hanya perlu memastikan meraup suara lebih dari 4 persen dalam pemilu legislatif agar mendapat kursi di DPR.

"Karena itu, verifikasi internal ini bertujuan untuk lebih memantapkan persiapan kader-kader sampai di tingkat paling bawah, yaitu kecamatan, kelurahan dan desa. Dan ternyata, hasilnya luar biasa bagus. Ini yang membuat kami semakin yakin lolos ke Senayan," ujarnya.

Imam merinci bahwa beberapa daerah yang menunjukkan tren positif bagi PKPI adalah DKI Jakarta, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu, Jawa Barat dan Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua.

"Bahkan, beberapa wilayah tersebut sudah optimis bisa mengantarkan kadernya ke Senayan," ujar dia.

Mantan wakil ketua Komisi Yudisial ini menjelaskan, tingginya antusiasime kader dan dukungan masyarakat ke PKPI tidak lepas dari sosok AM Hendropriyono yang dekat dengan semua kalangan.

Selain itu, kata Imam, masyarakat juga makin positif dalam merespons keberadaan PKPI karena menjadi partai pertama yang menyatakan akan mencalonkan Joko Widodo pada Pilpres 2019 nanti.

"PKPI sudah mendeklarasikan akan mencalonkan Joko Widodo sebagai capres 2019 nanti. Belum ada partai lain, PKPI sudah deklarasi terbuka mendukung Joko Widodo," kata doktor ilmu hukum tata negara itu.