Salin Artikel

Jokowi Mengaku Undang PAN dalam Pertemuan Koalisi di Istana

Menurut Jokowi, seluruh parpol koalisi diundang dalam pertemuan yang membahas Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Pajak itu.

"Ya, diundang semua, tapi yang ngundang kan bukan saya," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengaku, pihaknya tidak menerima undangan pertemuan itu sehingga tidak hadir.

(baca: Jokowi Kumpulkan Elite DPR dari Partai Pemerintah, PAN Tak Diundang)

Pertemuan itu hanya diikuti perwakilan enam parpol pendukung pemerintah, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP.

"Saya tahunya seluruh partai pendukung itu kita undang. Ya, bisa saja ada yang undangannya enggak sampai, ada yang sampai, tapi enggak hadir. Macam-macam," kata Jokowi.

"Tapi enggak ngerti itu kan teknis. Mungkin di Mensesneg atau di ketua kelasnya," tambah Jokowi.

(baca: Tak Diundang Jokowi ke Istana, PAN Cuek)

Kepala Negara menegaskan bahwa hubungan pemerintah dengan PAN baik-baik saja, meskipun partai yang didirikan Amien Rais itu kerap berseberangan dengan pemerintah.

Terakhir, PAN berbeda sikap dengan pemerintah dan partai koalisi dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu menjadi UU.

Fraksi PAN bersama tiga fraksi lain memilih keluar ruang rapat paripurna DPR ketika pengambilan keputusan RUU Pemilu.

"Kita baik-baik saja," kata Jokowi.

(baca: Peringatan Jokowi untuk PAN si Anak Nakal...)

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, pertemuan dia dan elite parpol koalisi adalah suatu hal yang biasa.

Namun, terkadang pertemuan itu diketahui oleh media dan terkadang tidak.

https://nasional.kompas.com/read/2017/07/26/11192311/jokowi-mengaku-undang-pan-dalam-pertemuan-koalisi-di-istana

Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke