Jokowi Harap PAN Selalu Dukung Seluruh Kebijakan Pemerintah

Permintaan ini tak terkecuali untuk Partai Amanat Nasional yang belakangan ini kerap berseberangan dengan pemerintah dan koalisi pemerintah.

"Kalau Pak Presiden berharap partai koalisi pendukung pemerintah tentu mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Harusnya kan begitu," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

"Tapi ada beberapa kebijakan yang kemudian dari Fraksi PAN tidak sama dengan pemerintah," ujar dia.

PAN sebelunnya memilih walk out dalam pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilu bersama partai non pemerintah karena mendukung presidential threshold 0 persen.

Padahal, pemerintah dan partai koalisi kompak mendukung presidential threshold 20 persen kursi dan 25 persen suara sah nasional.

Selain itu, PAN juga menyatakan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Padahal, seluruh parpol koalisi mendukung perppu yang memudahkan pembubaran ormas itu.

Namun, Johan mengaku tidak tahu apakah perbedaan sikap itu membuat Presiden Joko Widodo mengevaluasi keberadaan PAN di koalisi pemerintah.

"Nah ini yang saya belum dapat konfirmasi," kata Johan.

Johan juga tidak tahu kenapa PAN sebagai parpol pendukung pemerintah tidak ikut dalam pertemuan dengan Jokowi di Istana, Senin kemarin.

(Baca: Jokowi Kumpulkan Elite DPR dari Partai Pemerintah, PAN Tak Diundang)

Johan mengaku hanya mengetahui topik yang dibahas dalam pertemuan itu, yakni mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Perbankan.

"Ya kalau PAN ngakunya enggak dapat undangan, ya berarti enggak diundang. Mungkin ya. Mungkin loh," ucap Johan.