Ketua Komisi III DPR Minta Densus Tipikor Tak Hanya Fokus Penindakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo meminta agar Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) nantinya tak hanya fokus pada penindakan tetapi juga bisa membawa nilai tambah, yakni menimbulkan efek jera kepada pelaku.

"Kehadiran Densus Tipikor harus membawa nilai tambah, dengan memberi perhatian pada aspek pencegahan dan upaya menumbuhkan efek jera," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Senin (24/7/2017).

Untuk itu, perlu ada rumusan baru penanganan korupsi. Polri menurutnya juga harus ambisius dalam merumuskan tugas dan fungsi Densus Tipikor, yaitu dengan berani mematok target dan strategi tertentu.

"Selain menggelar penindakan, Densus Tipikor hendaknya juga bisa memberikan rekomendasi bagi upaya pencegahan korupsi, serta rekomendasi tentang strategi menumbuhkan efek jera," tutur Politisi Partai Golkar itu.

(Baca: Bentuk Densus Tipikor, Polri Akan Hapus Direktorat Tipikor Bareskrim)

Di samping itu, Bambang meminta Kepolisian berhati-hati dalam membentuk Densus Tipikor. Terutama dalam meminimalisasi potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sebab, mengendus dan mengintai terduga koruptor, menurutnya, sangat sarat godaan.

Densus Tipikor, kata dia, juga harus mudah diawasi publik serta tak eksklusif.

"Dia harus komunikatif dengan publik karena semua elemen masyarakat sangat peduli dengan pemberantasan korupsi," ucap Bambang.

Detasemen khusus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) nantinya akan menggeser Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Bareskrim Polri.

(Baca: Penyidik dan Jaksa Akan 'Satu Atap' di Densus Tipikor seperti KPK)

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, penanganan kasus korupsi nanti sepenuhnya akan dilakukan unit tersebut. Densus Tipikor ini nantinya tak hanya ada di tingkat pusat, tetapi juga ditempatkan di masing-masing Polda. Sama seperti penempatan Densus 88 dalam penanganan kasus teror.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meyakini keberadaan Densus Tipikor akan secara masif mengungkap berbagai kasus di Indonesia. Menurut dia, jika hanya mengungkap kasus-kasus besar maka efeknya di masyarakat tak akan masif.

Oleh karena itu, dengan jumlah personel polisi yang banyak dan jaringan yang luas, Tito meyakini pemberantasan korupsi oleh Polri akan menimbulkan efek kejut yang besar.