Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Negara Mana yang Digandeng dalam Pembangunan MRT Fase II?

Kompas.com - 11/07/2017, 19:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat belum menentukan negara mana yang akan digandeng dalam pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Fase II. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, baru satu negara yang sudah mengajukan ketertarikan berinvestasi pada proyek tersebut, yakni Jepang.

"Yang sekarang sudah kami terima adalah dari Jepang," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (11/7/2017).

Meski demikian, Luhut memastikan bahwa pihaknya sudah punya pembanding terkait nilai proyek MRT. Pemerintah pun terbuka terhadap investasi dari negara mana saja, tidak hanya dari Jepang.

"Mungkin ada angka-angka yang lebih baru lebih bagus, dari Eropa atau dari mana, bisa saja," ujar Luhut.

(Baca: Dirut MRT Jamin Waktu Tempuh Lebak Bulus-Bundaran HI Hanya 30 Menit)

Ketika ditanya terkait China yang juga tertarik berinvestasi dalam proyek MRT tersebut, Luhut juga mengatakan hal yang sama. Hanya saja, jika teknologi yang ditawarkan China di bawah Jepang, Indonesia tetap akan memilih Jepang untuk memegang MRT Fase II itu.

"Kalau nanti angkanya (nilai proyek yang ditawarkan China) lebih bagus, artinya jauh bedanya, tentu kita pertimbangkan. Tapi menurut hemat saya sih, sistemnya kalau memang Jepang ini sudah oke ya sudah," ujar Luhut.

Diberitakan, PT MRT berencana memulai proses pembangunan MRT Fase II dengan rute Bundaran HI-Kampung Bandan pada 2018 yang akan datang. Diketahui, saat ini PT MRT Jakarta masih membangun MRT Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI).

Rencananya, MRT Fase II tersebut akan memiliki total panjang lintasan sejauh 8,3 kilometer dengan delapan stasiun bawah tanah.

Kompas TV Sumarsono, mengaku telah mengajak Menteri BUMN dan beberapa anggota DPRD DKI Jakarta untuk meninjau langsung perkembangan MRT.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com