Ketum PPP: Dalam Lobi Hak Angket, Semua Fraksi Komit Mendukung

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengaku lobi-lobi fraksi partai politik di parlemen sudah dilakukan terkait hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam lobi tersebut, kata dia, semua sudah bersepakat mengirimkan utusannya ke Panitia Khusus (Pansus) hak angket. Atas dasar itu lah, PPP kemudian mengirim perwakilan.

"Dari awal kami mengatakan tidak akan mengirimkan tapi kemudian di rapat lobi pimpinan fraksi mengatakan semuanya akan mengirimkan ya tentu kami tidak bisa tidak mengirimkan," kata Romahurmuziy seusai buka bersama di kediaman Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di Jalan Karang Asem, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2017).

Saat ini, baru lima fraksi yang telah menyerahkan secara resmi nama-nama perwakilannya. Menurut Romy, sapaan akrab Romahurmuziy, hal itu hanyalah masalah waktu dan administrasi. Sebab, saat itu hampir semua fraksi di DPR bersepakat mengirim utusan ke pansus hak angket KPK.

(Baca: Dulu Gerindra "Walk Out", Kini Kirim 4 Wakil ke Pansus Hak Angket KPK)

"Karena dalam pembicaraan terakhir delapan sampai sembilan fraksi yang komit akan mengirimkan itu," tuturnya.

Adapun terkait fraksi-fraksi yang menyatakan kepada publik menolak hak angket dan tak akan mengirimkan perwakilan, Romy enggan berkomentar banyak. Ia memilih untuk melihat perkembangannya di lapangan.

"Kalau ada yang bermain-main di ujung dengan tidak menyerahkan atau dengan menunda-nunda penyerahan di parameter final ya besok ketika rapat perdana digelar berapa fraksi yang menyerahkan," ucap Anggota Komisi XI DPR itu.

(Baca: Tak Kirim Perwakilan, PKS Tak Mau Tanggung Jawab Apa Pun Keputusan Angket KPK)

Saat ini, Pansus Angket KPK baru terdiri dari lima fraksi yang secara resmi sudah mengirim wakilnya ke Pimpinan DPR. Kelima fraksi tersebut, yakni Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi PPP, dan Fraksi Nasdem.

Sementara PKS beberapa waktu lalu sudah menyampaikan sikap resminya dalam sidang paripurna DPR bahwa tak mendukung hak angket KPK, termasuk mengirimkan perwakilannya ke Pansus.