Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fitnah, Ujaran Kebencian hingga 'Hoax' di Mata Jokowi...

Kompas.com - 06/06/2017, 11:10 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fenomena ujaran kebencian, fitnah hingga kabar bohong di media sosial bukan gejala bahwa masyarakat Indonesia tidak menghargai perbedaan.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam wawancara khusus dengan tim Kompas.com di Ruangan Oval, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Menurut Jokowi, fenomena itu merupakan imbas negatif dari keterbukaan informasi.

"Enggak (karena tidak menghargai keberagaman). Ini karena keterbukaan dengan adanya media sosial," ujar Jokowi.

 (baca: MUI Terbitkan Fatwa Pemakaian Media Sosial, Ada 5 Hal yang Diharamkan)

Sebab, dengan media sosial, siapa saja dapat menyampaikan informasi serta pendapat pribadi secara terbuka.

Jokowi yang aktif di media sosial adalah tipe pengguna media sosial yang lebih senang menyampaikan informasi.

Misalnya, setiap dia kunjungan kerja ke daerah, beberapa kali Jokowi menyampaikan di laman media sosialnya.

"Saya sampaikan, misalnya, baru nge-trail nih di Papua, dan semuanya bisa melakukan itu," ujar Jokowi.

(baca: Ini Tindakan yang Diharamkan MUI dalam Bermedia Sosial)

Di sisi lain, ada juga pengguna media sosial yang lebih senang mengemukakan pendapat. Pendapat itu lalu mempertajam perbedaan dengan orang lain. Respons orang terhadap tajamnya perbedaan tersebut pun berbeda-beda.

"Itulah kejadian yang sekarang ini. Kadang-kadang kita menyampaikan hal yang tidak benar di situ atau fitnah di situ. kadang-kadang orang yang menerima itu ada yang siap, ada yang enggak siap," ujar Jokowi.

"Masih ada sebagian kecil yang waswas, ada sebagian kecil yang masih tersinggung, ada sebagian kecil yang merasa adanya kabar seperti itu lalu membuat reaksi yang berlebihan, saya kira memang inilah ya keterbukaan yang kita hadapi," lanjut dia.

(baca: Pemerintah Akan Tindaklanjuti Rekomendasi Fatwa MUI soal Media Sosial)

Dengan demikian, gesekan kecil di era keterbukaan informasi seperti ini tidak bisa terelakkan alias wajar terjadi.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com