Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Forum Pemimpin Kristen Dukung Pemerintah Menindak Ormas Anti-Pancasila

Kompas.com - 03/06/2017, 19:38 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Pemimpin Kristen-Lintas Gereja (FPK-LG) Corpus Christy mendukung langkah Presiden Joko Widodo dalan menindak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berideologi anti-Pancasila.

Pernyataan tersebut merupakan salah satu dari sembilan poin rekomendasi yang disepakati dalam seminar politik "Indonesia di Persimpangan Jalan: Bagaimana Sikap Pemimpin Kristen?" di kawasan Pulomas, Jakarta Timur, Sabtu (3/6/2017).

Menurut Inisiator FPK-LG Pendeta Yerry Tawalujan, saat ini banyak muncul ancaman yang ditujukan terhadap Pancasila sebagai simbol keberagaman bangsa Indonesia.

"Saat ini ada ancaman nyata terhadap Pancasila. Oleh karena itu, kami mendukung pemerintahan Jokowi (Presiden Joko Widodo) agar menindak tegas organisasi anti-Pancasila," ujar Yerry.

Dalam poin kedua, FPK-LG mendorong pimpinan seluruh gereja untuk memberikan penyadaran politik kepada masyarakar agar tidak mudah terprovokasi oleh isu agama yang dimanfaatkan segelintir orang demi kepentingan politik.

Yerry menegaskan bahwa agama seharusnya menjadi pusat pencerdasan, bukan pembodohan.

"Gereja wajib memberikan penyadaran politik. Pemimpin gereja jangan naif, tidak mengetahui apa-apa tentang politik. Pemimpin gereja harus mengerti, sadar, dan peduli politik," tutur Yerry.

"Kalau semua agama jadi pusat pencerdasan maka Indonesia akan jadi bangsa yang cerdas dan tak akan mudah dibodohi untuk memakai agama demi kepentingan politik segelintir orang," ujar dia.

Yerry juga menegaskan bahwa FPK-LG menolak segala upaya penegakan nilai-nilai agama dengan mengesampingkan Pancasila sebagai dasar negara.

Menurut Yerry, Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, bukan negara agama. Oleh karena itu, Pancasila sebagai identitas bangsa tidak boleh dibenturkan dengan agama apa pun.

"Agama itu identitas personal, sedangkan Pancasila identitas bangsa. FPK-LG Corpus Christy menolak upaya menegakan agama dengan membuang Pancasila karena semua agama harus mendukung Pancasila sebagai identitas bangsa dan dasar negara," ucapnya.

(Baca juga: Pemerintah Diminta Konsisten soal Pembubaran Ormas Anti-Pancasila)

Pada kesempatan yang sama, Pendeta Bigman Sirait memandang perlunya peningkatan kerja sama antara umat Kristen dan kelompok agama lain.

Menurut Bigman, untuk menghindari adanya ancaman perpecahan, kelompok Kristen harus menjalin komunikasi dengan kelompok Islam moderat yang nasionalis seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta kelompok minoritas lainnya.

"Orang Kristen perlu tingkatkan kerja sama dengan kelompok Islam moderat yang nasionalis dan agama-agama minoritas serta aliran kepercayaan untuk bersama pertahankan NKRI berdasarkan Pancasila UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika," ucapnya.

Kompas TV Menjaga Kebhinekaan Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com