Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
F.X. Lilik Dwi Mardjianto
Ketua Program Studi Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara

pengagum jurnalisme | penikmat sastra | pecandu tawa riang keluarga

Jurnalisme Syahwat Era Internet

Kompas.com - 25/05/2017, 17:48 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

SEBAGIAN orang mungkin akrab dengan istilah koran kuning. Ya, istilah ini adalah adaptasi dari debat tentang yellow journalism di Amerika Serikat ratusan tahun yang lalu.

Saat itu, surat kabar di sana berada di dalam suasana persaingan yang sangat ketat. Perusahaan media cetak saling mencuri ide, menghasut tenaga kerja dengan iming-iming imbalan besar supaya mau meninggalkan perusahaan pesaing, hingga saling mencuri rubrik favorit.

Salah satu rubrik yang menjadi rebutan saat itu adalah kartun Yellow Kid. Saat itulah istilah yellow journalism berkembang.

Setiap perusahaan media cetak yang masuk dalam pusaran yellow journalism itu berusaha menyajikan informasi dan tampilan sedemikian rupa, kadang-kadang dengan melewati batas kepatutan, untuk meraup untung sebesar mungkin.

Salah satu konten yang juga diproduksi saat itu berkaitan dengan seksualitas. Obral konten seksualitas berlangsung cukup lama, bahkan menyebar ke benua yang lain.

Indonesia adalah negara di Asia yang juga terjangkit “virus” tersebut. Sebagian orang mungkin masih ingat dengan beberapa koran lokal di Jakarta dan beberapa daerah yang mengumbar syahwat. Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan (online) mengartikan syahwat sebagai nafsu atau berahi.

Koran-koran itu memburu kisah-kisah kriminal dan cerita berbau mistik, lalu meramunya dengan bumbu-bumbu seksualitas. Cita rasa syahwat itu muncul dalam bentuk narasi tertulis, infografis, bahkan foto.

Debat tentang koran kuning di Indonesia berlangsung cukup lama. Sebagian orang, termasuk kalangan jurnalis, mencibir koran kuning. Menurut mereka, koran jenis ini sangat tidak sensitif dengan etika dan norma, oleh karena itu tidak layak bergabung di dalam keluarga besar jurnalisme yang bermartabat.


Syahwat era internet

Lalu, apakah berbagai desakan dan cibiran itu mampu memberantas komodifikasi syahwat di dalam jurnalisme? Saya menawarkan jawaban yang mungkin seperti pil pahit: Tidak!

Jurnalisme syahwat masih ada, bahkan hingga era internet saat ini. Beberapa waktu lalu, sebuah media daring (online) di Kalimantan Selatan, membuktikan hal itu.

Media lokal itu mengunggah konten yang, menurut saya, sangat nekat.

Cerita berawal ketika media setempat ramai memberitakan penggerebekan seorang anggota DPRD di salah satu kabupaten di daerah itu yang diduga sedang berbuat mesum dengan seorang gadis di dalam mobil.

Berita ini ‘meledak’. Polisi pun sibuk mengusut kasus tersebut. Media juga aktif memantau perkembangan kasus tersebut. Baca: Anggota DPRD Tepergok Mesum dengan Gadis 17 Tahun di Mobil Dinasnya

Suatu saat, kepolisian setempat mengumpulkan wartawan dan membeberkan kronologi kasus yang menimpa anggota DPRD. Sebagai upaya pertanggungjawaban kepada publik, polisi tentu membeberkan kronologi secara rinci, sesuai dengan standar Berita Acara Pemeriksaan. Sialnya, media daerah itu menerbitkan kronologi tersebut apa adanya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com