Alasan Golkar Setuju Kursi Pimpinan DPR, MPR, DPD Ditambah

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Joppy Kardinal setuju dengan usulan penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD yang kini tengah dibahas di Badan Legislasi.

Pembahasan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Usulan yang dimaksud yakni penambahan jumlah Pimpinan DPR menjadi 7 kursi, Pimpinan MPR menjadi 11 kursi dan pimpinan DPD menjadi 5 kursi.

"Setuju," kata Robert saat berbincang di sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (23/5/2017).

(Baca: Kata Golkar soal Usul Penambahan Kursi Pimpinan DPR, MPR, dan DPD)

Untuk penambahan kursi MPR RI, menurut Robert, penting karena lembaga tersebut memiliki tugas penting terkait masalah kebangsaan, ideologi dan konstitusi.

Terutama melihat kondisi kebangsaan saat ini. Robert menilai, sosialisasi empat pilar akan perlu lebih dimaksimalkan.

"MPR itu penting supaya sosialisasi empat pilar itu lebih giat. Koordinasi lebih gampang 10 fraksi tambah 1 DPD," ucapnya.

Adapun untuk usulan penambahan kursi DPD RI menjadi 7 kursi, menurutnya penting untuk memenuhi unsur keadilan, karena kursi pimpinan dua lembaga parlemen lainnya yakni MPR dan DPR ditambah.

Robert tak menampik bahwa salah satu tujuan adanya penambahan sejumlah kursi pimpinan di parlemen adalah dalam upaya menciptakan iklim kondusif.

(Baca: Usul Baru, Jumlah Pimpinan DPR Jadi 7 Orang, DPD 5 Orang, MPR 11 Orang)

"Ya salah satu itu. Kondusif. Kalau DPR kondusif, Pemerintah kondusif, negara aman. Ya kan? DPD juga kondusif," ujar Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu.

Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Firman Soebagyo menyatakan, ada usulan baru dalam pembahasan Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Usulan tersebut, yakni penambahan jumlah Pimpinan DPR menjadi 7 kursi, Pimpinan MPR menjadi 11 kursi dan pimpinan DPD menjadi 5 kursi.

(Baca: Pimpinan Baleg Tak Masalah jika Penambahan Pimpinan MPR, DPR, dan DPD Digugat)

Politisi Golkar itu juga mengatakan, usulan penambahan jumlah kursi muncul belakangan dan menjadi titik terang di tengah perdebatan keras saat pembahasan Revisi UU MD3.

"Itu yang terakhir, tapi kami enggak tahu apakah nanti ada dinamika baru. Dan belum tahu, 6 (kursi MPR) itu buat siapa, 2 (kursi DPR dan DPD) buat siapa. Kami tidak akan menunjuk dari fraksi-fraksinya, tapi kami akan bikin regulasinya aja. Masalah itu kan ada mekanismenya," kata Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/5/2017).