Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Tantang Pihak yang Sebut Komunis Bangkit Berikan Data

Kompas.com - 21/05/2017, 22:44 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu kebangkitan komunisme belakangan kembali marak terdengar. Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan hal tersebut hanyalah isu yang diciptakan dan dipersepsikan seolah ada.

"Waktu saya Menko Polhukam, ada lah isu macam-macam lah PKI buka kantor di Matraman. Kami cek tim ke sana tidak ada," kata Luhut dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Balikpapan, Minggu (21/5/2017).

Ia pun menantang pihak-pihak yang menggaungkan komunisme bangkit unyuk menunjukkan bukti dan data jika memang meyakini bahwa komunisme bangkit. Meskipun saat ini ia menjabat Menko Kemaritiman, Luhut memastikan laporan tersebut akan sampai kepada menteri terkait.

"Kalau Anda punya data kasih ke saya," ujarnya. "Tapi jangan ngomong saja. 'Komunis di sana', siapa? Enggak pernah ada yang bisa kasih keterangan. Ditambahin lagi ada kaos," sambung Luhut.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu mengimbau peserta Rapimnas yang hadir untuk tidak ikut menyebarkan. Luhut memastikan Pemerintah akan menindak jika komunis benar-benar terbukti ada.

"Saya pastikan kami akan bertindak kalau ada. Saya tanya BIN, TNI. Di TNI saya ceramah seperti ini. Saya bilang ke Panglima, kalian kan di teritorial, pastikan dimana secara berjenjang. Katanya tidak ada itu," ujar Luhut.

Baca: Jokowi: Ormas Anti-Pancasila dan Komunis, Kita Gebuk, Kita Tendang

Penegasan untuk menindaktegas organisasi masyarakat (Ormas) anti-Pancasila sebelumnya juga sudah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi di Indonesia.

"Sekali lagi, negara Pancasila itu sudah final. Tidak boleh dibicarakan lagi," ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana.

Jokowi pun memastikan, negara tidak akan diam dalam menghadapi gerakan-gerakan yang merongrong tersebut. "Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk," kata Jokowi.

Kompas TV Setelah sempat disomasi, Alfian Tanjung, siang tadi mendatangi dewan pers dan bertemu dengan Nezar Patria, terkait pernyataannya yang menyebut Nezar anggota PKI dan pernah melakukan rapat di istana. Dalam pernyataannya, Alfian mengakui Nezar bukan anggota PKI dan tidak pernah terkait dengan kegiatan istana. Sebelumnya, Alfian juga telah dilaporkan ke polisi oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, karena telah menyebutnya sering menggelar rapat PKI di lingkungan istana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com