Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Doli: Kenapa KPK Tidak Pernah Diundang dalam Acara Golkar?

Kompas.com - 21/05/2017, 20:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyinggung struktur partainya yang tidak pernah mengundang Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setiap acara.

Contohnya dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar yang digelar pada Minggu (21/5/2017) hingga Selasa (23/5/2017) mendatang.

"Saya dengar yang diundang (dalam Rapimnas) itu hanya Menko Maritim Luhut Panjaitan, Panglima TNI, Kapolri dan Menko Polhukam," ujar Doli dalam sebuah diskusi di bilangan Kuningan, Jakarta, Minggu siang.

"Kenapa yang menjadi pembicara itu bukan Ketua KPK? Kenapa Ketua KPK tidak pernah diundang di dalam acara Partai Golkar," ujar Doli.

Doli mengingatkan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar tahun 2016 lalu, salah satu poin yang menjadi rekomendasinya adalah bahwa Golkar harus menjadi partai politik garda terdepan pemberantasan korupsi.

Apalagi, dalam Munaslub itu diiringi dengan prosesi penandatanganan pakta integritas di mana terdapat komitmen bagi seluruh kader partai untuk menjauhi praktik korupsi.

"Harusnya ya kalau Golkar yang salah satu rekomendasi di Munaslub mengawal pemberantasan korupsi, yang jadi pembicara atau yang diundang itu adalah Ketua KPK," ujar Doli.

Baca: Gelar Rapimnas, Golkar Tegaskan Tak Akan Ada Agenda Munaslub

Doli dan tokoh Golkar muda lain mendorong partainya untuk melaksanakan rekomendasi Munaslub. Khususnya soal Partai Golkar menjadi salah satu partai politik yang mengawal pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kompas TV Sejumlah politisi dan tokoh masyarakat datang dan menghadiri perayaan ulang tahun Wakil Presiden Jusuf Kalla. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com