Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Purnawirawan TNI-Polri Dukung Upaya Pemerintah Terkait Pembubaran HTI

Kompas.com - 12/05/2017, 18:35 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah purnawirawan TNI-Polri bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2017).

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri), Agum Gumelar mengatakan, dalam pertemuan itu mereka menegaskan dukungan kepada pemerintah terkait rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Kami sangat mengapresiasi serta mendukung sepenuhnya tindakan tegas pemerintah yang telah membubarkan organisasi HTI melalui proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Untuk itu pula kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya," ujar Agum saat memberikan keterangan usai pertemuan.

Agum menuturkan, belakangan sikap intoleran di kalangan masyarakat Indonesia telah berkembang dengan sangat cepat dan tak terkendali, sehingga menimbulkan potensi konflik horizontal yang sangat luas.

Kondisi tersebut, kata Agum, sudah sampai pada titik yang sangat meresahkan, dipicu oleh maraknya paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila.

Agum menyebut gerakan pendirian khilafah seperti yang dilancarkan oleh HTI yang berbenturan dengan kelompok nasionalis, telah mengakibatkan meluasnya potensi konflik.

"Sehingga mengancam keutuhan bangsa-negara," tutur mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan itu.

(Baca juga: Wawancara Khusus, HTI Bicara soal Pembubaran hingga Wacana Khilafah)

Pada kesempatan yang sama Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakrie berharap agar tindakan tegas serupa dapat diterapkan pada organisasi lain, atau perorangan yang berpaham radikal.

"Tindakan tegas juga harus ditujukan kepada ormas radikal lainnya yang bertentangan dengan Pancasila, baik itu radikal kanan, kiri, maupun radikal lainnya," ujar Kiki.

Selain itu Kiki juga menyarankan agar tindakan pembubaran diikuti dengan berbagai langkah strategis.

Menurut Kiki, pemerintah harus melakukan tindakan deradikalisasi secara massif, terencana dan sistematis yang menitikberatkan pada upaya pembangunan karakter.

"Kami menyadari bahwa penghapusan radikalisme tidak akan selesai hanya dengan pembubaran organisasinya. Radikalisme menyangkut hati dan pikiran yang sangat mendasar dan mendalam dari para pengikutnya," ucap Kiki.

Dalam pertemuan tersebut hadir pula mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, beberapa purnawirawan TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

(Baca juga: Sikap Pemerintah dan HTI Tak Berubah soal Upaya Pembubaran HTI...)

Kompas TV Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak rencana pembubaran organisasi mereka oleh pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com