Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Bantah Istimewakan Pendukung Ahok

Kompas.com - 12/05/2017, 16:14 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri membantah mengistimewakan unjuk rasa pendukung Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Prinsipnya Polri tidak ada pembedaan," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, di Mabes Polri, di Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Seperti diketahui, massa pendukung Ahok belakangan kerap berunjuk rasa hingga malam hari sejak Ahok ditahan, baik di Rutan Cipinang maupun di Rutan Mako Brimob Depok.

(Baca: Ini Alasan Pembatasan Nama yang Boleh Menjenguk Ahok

Padahal sesuai ketentuan, unjuk rasa hanya diperbolehkan hingga pukul 18.00.

Setyo menyatakan, aksi massa pendukung Ahok tersebut merupakan bentuk spontanitas perorangan.

Tak ada pemberitahuan kepada polisi yang merupakan syarat untuk melakukan demonstrasi. 

"Aksi yang lalu kan ada pemberitahuan ke Polri, menyampaikan aspirasi dan ada orasi-orasi. Kita melihat akhir-akhir ini ada aksi spontanitas dan tidak ada pemberitahuan," ujar Setyo.

(Baca: Kisah Pendukung Ahok yang Masih Bertahan di Mako Brimob)

Namun, lanjut Setyo, bukan berarti polisi tidak mengingatkan pendukung Ahok untuk membubarkan diri.

Negosiasi menurut dia sudah dilakukan petugas agar para pendukung Ahok menyudahi aksi.

Setyo menyatakan, polisi mengimbau semua pihak untuk menghormati keputusan pengadilan terhadap Ahok. "Aksi-aksi yang kira-kira akan mengganggu pihak lain, agar tidak dilakukan," ujar Setyo.

Kompas TV Sudah tidak terlihat lagi pendukung dan simpatisan Ahok.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com