Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peserta Diskusi Kebangsaan Tepuk Tangan Setelah Tahu HTI Dibubarkan

Kompas.com - 08/05/2017, 16:13 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

Kompas TV Pengacara Hotma Sitompul termasuk yang diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi KTP elektronik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Konferensi pers Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto soal pembubaran Hizbut Thahrir Indonesia (HTI), Senin (8/5/2017) siang disambut tepuk tangan meriah oleh peserta diskusi bertajuk "Temu Kader Kebangsaan" di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

Awalnya, di tengah jalannya diskusi, seorang narasumber, penulis Denny Siregar mengatakan bahwa pemerintah baru saja membubarkan HTI. Informasi itu didapat dari ponselnya.

"Alhadulillah, Menkopolhukam membubarkan HTI," ujar Denny.

Sontak, seratusan peserta diskusi langsung bertepuk tangan riuh disertai sorakan-sorakan dukungan terhadap pemerintah.

(Baca: Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia)

Diketahui, peserta diskusi itu berasal dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari kader PKPI seluruh daerah, perwakilan ormas Islam hingga masyarakat umum.

Denny lalu melanjutkan, keputusan pemerintah tersebut meningkatkan kepercayaan diri masyarakat tentang melawan bibit-bibit paham radikalisme di Indonesia. Namun, Denny melihat, cara tersebut sebenarnya tidak cukup efektif untuk benar-benar menghilangkan paham radikalisme dari tanah air.

"HTI tidak cukup dibubarkan. Tapi seharusnya juga dilarang. Karena kalau hanya dibubarkan, dia akan membentuk faksi-faksi lagi dengan nama yang berbeda. Artinya itu (pembubaran) tidak menghilangkan ancaman (radikalisme) secara keseluruhan," ujar Denny.

(Baca: HTI: Coba Tunjukkan, di Mana Kami Sebut Anti-Pancasila?)

Diberitakan, pemerintah memutuskan membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan olrh ormas Hizbut Tharir Indonesia (HTI). Menkopolhukam Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Mencermati pertimbangan itu, maka pemerintah perlu ambil langkah tegas untuk membubarkan HTI," ujar Wiranto di kantornya, Senin siang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com