Ketua Komisi III Minta Menkumham Tak Hanya Mengeluh soal Lapas-Rutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai Pemerintah, khususnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak pernah menawarkan solusi konkret atas permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.

Hal ini menyusul peristiwa kaburnya 442 tahanan dari Rumah Tahanan Kelas IIB Sialang Bungkuk di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat (5/5/2017).

"Komisi III DPR dan masyarakat pada umumnya tentu saja prihatin. Soalnya, setiap kali terjadi kerusuhan di LP, Kementerian Hukum dan HAM hanya bisa mengeluh dan mengeluh, nyaris tidak pernah menawarkan atau memberi solusi," kata Bambang melalui pesan singkat, Senin (8/5/2017).

(baca: 199 Tahanan yang Kabur dari Rutan Pekanbaru Masih Buron)

Dalam waktu dekat, lanjut Bambang, kerusuhan di Lapas juga terjadi di Bengkulu saat bentrok fisik terjadi dalam blok tindak pidana narkoba. Maret 2017 kerusuhan juga terjadi di Lapas Jambi.

Dari serangkaian kerusuhan yang terjadi, Politisi Partak Golkar itu menilai, keluhan yang dimunculkan Kemenkumham selalu sama, yaitu soal kelebihan kapasitas Lapas.

(baca: Ini Penyebab Kaburnya Ratusan Penghuni Rutan Pekanbaru Versi Polisi)

Padahal, faktor tersebut merupakan persoalan lama yang sudah menjadi catatan khusus bahkan sebelum peristiwa kerusuhan di Lapas Banceuy, Bandung dan Lapas Kerobokan, Denpasar terjadi.

"Dalam kapasitasnya sebagai regulator, Kemenkumham sudah berperilaku tidak etis karena terus menerus mengeluh. Kemenkumham seharusnya menawarkan dan berani mengeksekusi program pembenahan atau normalisasi fungsi LP. Namun, Kemenkumham tidak bekerja maksimal membenahi LP, karena kerusuhan di dalam LP terus saja terjadi," tuturnya.

Permasalahan ini menjadi salah satu isu utama yang rencananya akan ditanyakan Komisi III pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menkumham saat masa persidangan nanti.

"Ya pasti (menjadi isu utama yang ditanyakan). Pekan depan usai reses kami undang Menkumham," tutur Bambang.