Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Ideologi Selain Pancasila Dilarang Disebarkan di Kampus

Kompas.com - 04/05/2017, 14:03 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan sikap pemerintah terkait munculnya organisasi-organisasi yang tidak mengusung ideologi Pancasila di lingkungan perguruan tinggi.

Wiranto mengatakan, pemerintah melarang organisasi melakukan pembinaan ideologi selain Pancasila, tidak hanya di kampus, tapi juga di tengah masyarakat.

"Kalau ada organiasi-organisasi yang melakukan pembinaan ideologi selain Pancasila atau katakanlah bertentangan dengan Pancasila di kampus itu kami larang, kita tak izinkan," ujar Wiranto saat ditemui usai bertemu dengan wakil rektor bidang kemahasiswaan perguruan tinggi negeri dan Swasta se-Jabodetabek di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).

(baca: Ketua Umum MUI: Indonesia Itu Republik, Tak Perlu Lagi Bicara Khilafah)

Wiranto menuturkan, Pancasila sebagai ideologi negara dan ungkapan 'NKRI harga mati' bukan sekadar slogan, melainkan satu hal fundamental yang menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, semua pihak diharapkan menyadari dan mencegah jika ada kemungkinan beberapa pihak yang ingin membelokkan ideologi negara.

"Tatkala ada satu masukan-masukan lain di kampus yang mencoba untuk membelokkan atau mengganggu atau katakanlah mencoba, itu yang kami cegah. Hal ini yang tidak bisa kita biarkan," ucapnya.

"Apapun, (ideologi) kiri, kanan atau ekstrem yang berlawanan dengan Pancasila dan disebarkan di kampus itu dilarang. Tidak dibenarkan," kata Mantab Menhankam Pangab itu.

(baca: Mendagri: Teriak-teriak Anti-Pancasila, HTI Bisa Dibubarkan)

Dia berharap pihak akademisi berperan dalam membendung perkembangan ideologi anti-Pancasila di lingkungan kampus.

Menurut Wiranto, kebebasan akademis saat ini seharusnya diarahkan untuk membangun kualitas kebangsaan yang berlandaskan Pancasila di kalangan mahasiswa.

Hal itu penting dilakukan, sebab pemerintah tengah memperkuat ideologi negara untuk membangun kualitas kebangsaan dalam menghadapi persaingan global.

Kompas TV Demokrasi Kebablasan?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com