JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto berharap akademisi berperan dalam membendung perkembangan ideologi anti-Pancasila di lingkungan kampus.
Hal itu dia ungkapkan saat bertemu dengan wakil rektor bidang kemahasiswaan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Jabodetabek di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).
"Kampus diharapkan ikut terlibat dalam membendung ideologi-ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila," ujar Wiranto.
(Baca: HTI: Coba Tunjukkan, di Mana Kami Sebut Anti-Pancasila?)
Menurut Wiranto, kebebasan akademis saat ini seharusnya diarahkan untuk membangun kualitas kebangsaan yang berlandaskan Pancasila di kalangan mahasiswa.
Hal itu penting dilakukan, sebab pemerintah tengah memperkuat ideologi negara untuk membangun kualitas kebangsaan dalam menghadapi persaingan global.
"Jika ada ideologi lain yang muncul selain Pancasila, maka ada kekacauan dan instabilitas," tutur dia.
Secara terpisah, wakil rektor bidang kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Yusron Razak, mengakui adanya diskursus dari beragam ideologi selain Pancasila.
Meski demikian, kata Yusron, pihak kampus tidak bisa serta merta melarang adanya diskursus tersebut.
(Baca: Mendagri: Teriak-teriak Anti-Pancasila, HTI Bisa Dibubarkan)
Yusron menjelaskan, pada dasarnya kampus merupakan lembaga ilmu pengetahuan, di mana setiap orang bebas untuk mengungkapkan pemikirannya.
Namun yang perlu diwaspadai adalah potensi munculnya konflik horizontal dari polarisasi atau keterbelahan yang timbul dari diskursus tersebut.
"Memang ada gejala di masyarakat yang mendukung kelompok tertentu atau menolak kelompok tertentu," kata Yusron.
"Jika demikian maka polisi yang harus turun tangan mencegah agar tidak ada konflik horizontal antar mahasiswa atau masyarakat," tuturnya.