Penggunaan Politik Identitas Diprediksi Menguat hingga Pemilu 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, memprediksi penggunaan politik identitas pada pilkada 2018 dan pemilu 2019 bakal menguat.

Menurut Haris, hal itu berpotensi terjadi karena isu politik identitas, dalam hal ini agama, mudah untuk membakar emosi masyarakat dan lantas digunakan untuk menggalang dukungan politik.

"Itu (politik identitas) begitu efektif digunakan di Jakarta. Mereka yang menggunakannya merasa efektif. Makanya potensi penguatannya di pilkada 2018 dan pemilu 2019 juga cukup besar," ujar Syamsuddin seusai acara seminar di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

(Baca juga: Peneliti LIPI: Dampak Politik Identitas Pilkada DKI Jadi Persoalan Besar)

Ia menambahkan, penggunaan identitas yang kemudian dikapitalisasi untuk kepentingan elektoral merupakan kemunduran dalam berdemokrasi.

Karena itu, penggunaan politik identitas dalam kampanye harus dihentikan dan dilawan.

Syamsuddin menyatakan, dibutuhkan kerja panjang untuk menjaga rasionalitas pemilih agar tidak terjebak dalam kampanye yang menggunakan politik identitas.

"Jadi harus dimulai dari pendidikan di level sekolah. Pemerintah harus memasukan pendidikan kewarganegaraan dan kebangsaan supaya pengaruh politik identitas tidak besar," ujar Syamsuddin.

"Jangan sampai anak usia sekolah itu pemikirannya sudah sektarian. Sudah menganut pemahaman fanatisme yang sempit," kata dia.