Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Minta Masyarakat Jangan Terus Persoalkan Perbedaan

Kompas.com - 26/04/2017, 07:40 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berharap masyarakat tidak terus mempersoalkan perbedaan agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain.

"Kita sibuk mempersoalkan perbedaan SARA, sementara di era globalisasi ini antaranegara di dunia ini sudah saling berkompetisi baik dari sisi ekonomi dan teknologi," kata Tito saat memberikan sambutan dalam acara tabligh akbar memperingati Isra Miraj di Markas Polda DIY, Selasa (25/4/2017), seperti dikutip Antara.

Menurut Tito, pascapilkada serentak merupakan momentum bagi seluruh masyarakat untuk melakukan rekonsiliasi dengan meninggalkan segala perbedaan pandangan dan keberpihakan.

"Sekarang semua harus meminggirkan segala perbedaan untuk memperkuat NKRI," kata dia.

(Baca: Jokowi: Perbedaan Bukan Penghalang untuk Harmonis...)

Selain bagian dari demokrasi, Tito mengakui momentum Pilkada serentak pada Februari 2017 di sejumlah daerah sedikit banyak telah memunculkan polarisasi atau perpecahan di kalangan masyarakat.

Hal itu ditambah dengan isu SARA yang kerap diangkat dalam pesta demokrasi itu.

"Sebenarnya sah-sah saja kita berbeda pandangan namun jangan saling menghujat dan memecah belah," katanya dalam Tabligh Akbar yang menghadirkan Habib Lutfi bin Yahya itu.

Indonesia, menurut Tito, sesungguhnya berpeluang menjadi negara super power seperti Amerika Serikat, Rusia, atau China jika dilihat dari sisi potensi sumber daya manusia (SDM), kekayaan sumber daya alam (SDA), dan luas wilayah.

Kondisi ini, ujar Tito, berbeda dengan Singapura, yang meskipun tergolong negara maju, namun tidak memiliki kekayaan SDA.

(Baca: Menerima Perbedaan Kunci Persatuan)

"Namun syaratnya harus bersatu dan saling membangun serta melepaskan berbagai bentuk primordialisme," kata dia.

Oleh sebab itu, melalui acara tabligh akbar yang dihadiri ribuan warga itu Tito berharap dalam momentum Pilkada berikutnya seluruh masyarakat tetap mengutamakan kebinekaan dan toleransi.

"Sikap toleransi ini sebenarnya telah dicontohkan Nabi Muhammad melalui Piagam Madinah," katanya.

Kompas TV Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan para menteri kabinet kerja kompak mengenakan pakaian adat daerah hari ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com