Ajukan Praperadilan, Miryam Tak Akan Penuhi Pemanggilan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR periode 2009-2014, Miryam S Haryani, dipastikan tidak akan memenuhi pemanggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus proyek e-KTP.

Menurut pengacara Miryam, Aga Khan, kliennya akan mendahulukan proses peraperadilan yang sudah diajukan.

"Karena kami fokus di praperadilan dulu. Seyogyanya kami mohon kepada KPK untuk hak kami sudah kami jalankan, ya tolong dong hargai juga. Kan kami juga punya hak juga," ujar Aga Khan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Miryam telah dua kali dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun, Miryam tidak memenuhi dua panggilan tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik akan mempertimbangkan pemanggilan paksa apabila Miryam tidak juga hadir memenuhi pemanggilan.

Pengacara Miryam meminta pemanggilan ulang hingga 26 April 2016. Namun, pada Jumat lalu, Miryam melalui pengacaranya mendaftarkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Kan langkah hukum kami sudah jelas praperadilan didaftarkan di PN Selatan. Harusnya dilakukan dulu langkah-langkah praperadilan kami," kata Aga.

(Baca juga: Melalui Pengacaranya, Miryam S Haryani Ajukan Praperadilan Lawan KPK)

Miryam ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga memberikan keterangan palsu dalam upaya pengungkapan kasus dugaan e-KTP.

(Baca: KPK Tetapkan Miryam S Haryani Tersangka Keterangan Palsu Kasus E-KTP)

Miryam dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan dua terdakwa Irman dan Sugiharto.

Atas perbuatannya, Miryam disangkakan melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.