Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Duga Dinamika Pilkada 2018 Akan Jadi Strategi Pemilu 2019

Kompas.com - 24/04/2017, 20:08 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pilkada serentak 2017 di 101 daerah telah berakhir. Berikutnya, Pilkada serentak gelombang ketiga di 171 daerah berlangsung pada 2018.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, dua gelombang Pilkada, yakni 2015 dan 2017 telah berlangsung dengan aman dan lancar. Pemerintah daerah dan aparat keamanan ikut membantu menjalankan Pilkada secara demokratis.

"Kepolisian didukung TNI, BIN (Badan Intelijen Negara), Satpol PP, Pemda, dan Parpol pendukung telah mampu mengamankan terselenggaranya pilkada serentak dengan demokratis," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Senin (24/4/2017).

Baca: Pilkada 2018, PKS Targetkan Menang 60 Persen

Tjahjo menilai, dinamika yang akan terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2018 serupa dengan Pilkada 2017. Bedanya, tahapan Pilkada 2018 juga beriringan dengan tahapan Pemilu 2019.

"Saya kira dinamikanya sama dengan Pilkada tahun sebelumnya. Hanya Pilkada serentak 2018 berdekatan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden," ucap Tjahjo.

Menurut Tjahjo, dinamika yang terjadi dalam Pilkada 2018 akan menjadi bagian dari strategi partai politik dan elemen masyarakat sebagai persiapan menghadapi Pilpres. Terlebih, Pilkada 2018 memiliki daerah yang padat pemilih.

"Pasti aromanya sudah memasuki tahap-tahap Pilpres 2019," ujar Tjahjo.

Baca: Ketua Komisi II Sebut Tugas KPU di Pilkada 2018 Semakin Berat

Kompas TV Nasdem Usung Ridwan Kamil, Partai Lain? (Bag. 3)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com