Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi II Sebut Tugas KPU di Pilkada 2018 Semakin Berat

Kompas.com - 21/04/2017, 16:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II Zainudin Amali menilai tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan semakin berat dalam pelaksanaan pilkada 2018.

Sebab, selain menggelar pilkada, KPU juga sudah harus mempersiapkan pemilu 2019 yang berlangsung serentak.

Ditambah pula, ada tiga provinsi dengan jumlah penduduk sangat besar yang akan melangsungkan pilkada yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dann Jawa Timur. Hal tersebut semakin memperberat tugas KPU.

"Apalagi bila nantinya diharuskan memverifikasi semua parpol (partai politik) untuk pemilu 2019, itu kan berbarengan dengan persiapan pilkada 2018. KPU harus jauh lebih siap," ujar Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/4/2017).

Terlebih, politisi Partai Golkar itu menambahkan, bisa saja dinamika seperti Pilkada DKI Jakarta berpindah, misalnya ke Pilkada Jawa Barat.

(Baca: Bawaslu Perkuat SDM Hadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019)

Jika hal itu terjadi, Amali memprediksi tugas KPU akan semakin berat karena harus pula menenangkan para pendukung pasangan calon.

"Pelaksanaan pilkada 2017 ini lebih baik ketimbang pilkada 2015. Karena itu KPU harus mempersiapkan segala sesuatunya terkait teknis penyelenggaraan pilkada 2018 yang berbarengan denga persiapan pemilu 2019," ucap Amali.

"Apalagi jumlah daerahnya yang ikut pilkada 2018 lebih banyak dari pilkada 2017, ada 171 daerah totalnya," kata dia.

Kompas TV KPU DKI Klaim Logistik Pilkada Sudah 100 Persen
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com