Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi II Sebut Tugas KPU di Pilkada 2018 Semakin Berat

Kompas.com - 21/04/2017, 16:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II Zainudin Amali menilai tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan semakin berat dalam pelaksanaan pilkada 2018.

Sebab, selain menggelar pilkada, KPU juga sudah harus mempersiapkan pemilu 2019 yang berlangsung serentak.

Ditambah pula, ada tiga provinsi dengan jumlah penduduk sangat besar yang akan melangsungkan pilkada yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dann Jawa Timur. Hal tersebut semakin memperberat tugas KPU.

"Apalagi bila nantinya diharuskan memverifikasi semua parpol (partai politik) untuk pemilu 2019, itu kan berbarengan dengan persiapan pilkada 2018. KPU harus jauh lebih siap," ujar Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/4/2017).

Terlebih, politisi Partai Golkar itu menambahkan, bisa saja dinamika seperti Pilkada DKI Jakarta berpindah, misalnya ke Pilkada Jawa Barat.

(Baca: Bawaslu Perkuat SDM Hadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019)

Jika hal itu terjadi, Amali memprediksi tugas KPU akan semakin berat karena harus pula menenangkan para pendukung pasangan calon.

"Pelaksanaan pilkada 2017 ini lebih baik ketimbang pilkada 2015. Karena itu KPU harus mempersiapkan segala sesuatunya terkait teknis penyelenggaraan pilkada 2018 yang berbarengan denga persiapan pemilu 2019," ucap Amali.

"Apalagi jumlah daerahnya yang ikut pilkada 2018 lebih banyak dari pilkada 2017, ada 171 daerah totalnya," kata dia.

Kompas TV KPU DKI Klaim Logistik Pilkada Sudah 100 Persen
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com