Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mike Pence Minta Jokowi Beri Kemudahan bagi Eksportir AS

Kompas.com - 20/04/2017, 15:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden AS Mike Pence menyinggung soal perdagangan dengan Indonesia saat bertemu Presiden Joko Widodo, Kamis (20/4/2017), di Istana Merdeka, Jakarta.

Secara khusus, Pence menyinggung hambatan-hambatan yang dialami eksportir Amerika Serikat.

"Kami percaya hambatan perdagangan harus dihapuskan dan arena kompetisi harus setara," kata Mike, dalam jumpa pers bersama Jokowi, seusai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Pence mengatakan, Presiden Trump sangat berharap banyak bisa bekerja sama dengan Indonesia dalam banyak bidang.

Termasuk dalam hal ekonomi, di mana dia dan Presiden Jokowi sepakat kerja sama yang dibangun adalah win-win solution.

(Baca: Bertemu Mike Pence, Wapres Minta Penjelasan soal ‘"American First")

"Memangkas hambatan-hambatan perdagangan untuk memastikan eksportir AS dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam pasar Indonesia sebagaimana yang didapat oleh eksportir RI di berbagai sektor di AS selama bertahun-tahun," tambah Pence.

Sementara, Presiden Joko Widodo mengatakan, pada bulan Mei mendatang akan ada tim yang membahas tentang pengaturan perdagangan dan investasi bilateral dengan Amerika Serikat berdasarkan prinsip win-win solution.

Pence menyambut baik langkah Jokowi itu.

"Saya sangat berterima kasih atas keterbukaan Anda kepada tim kami untuk memulai pembicaraan (tentang perdagangan) dalam beberapa pekan ke depan," ujar Pence.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menuding Indonesia dan 15 negara lainnya melakukan kecurangan dalam hubungan dagang dengan Negeri Paman Sam tersebut.

Tudingan Trump kepada Indonesia atas dasar defisitnya neraca perdagangan AS.

Tahun lalu, defisit perdagangan AS-RI mencapai 8,4 miliar dollar AS.

Menteri Perdagangan Enggartiasto mengatakan, pemerintah akan membuat daftar komoditas ekspor yang berpotensi dipermasalahkan oleh AS.

Ia mengatakan, barang ekspor Indonesia ke AS terdiri dari banyak komoditas.

Halaman:


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com