Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Punya Pengalaman Pahit Urus Sertifikat, Ini Ceritanya...

Kompas.com - 12/04/2017, 17:33 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo rupanya pernah punya pengalaman pahit soal sulitnya mengurus sertifikat.

Dalam sambutan di acara penyaluran sertifikat kepada 1.998 warga Jawa Barat di Graha Batununggal, Bandung pada Rabu (12/4/2017), Jokowi menceritakan pengalamannya tersebut.

"Saya ingat pada saat saya berumur 34 tahun, alhamdullilah saat itu saya bisa beli tanah 200 meter persegi," ujar Jokowi membuka cerita.

Setelah lunas, Jokowi kemudian kesulitan membuat sertifikat untuk lahannya tersebut.

"Karena masalahnya biaya. Saya mungkin nunggu sekitar tiga tahun, baru saya bisa membayar biaya. Senang sekali saya saat itu," ujar Jokowi.

Tidak mau pengalaman pahitnya itu terulang di masa sekarang ini, Jokowi menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mempermudah pembuatan sertifikat.

Kini, Jokowi mengapresiasi kerja menterinya lantaran untuk urusan sertifikat, masyarakat dapat membuatnya dengan biaya murah dan cepat.

Selain sebagai legalitas kepemilikan lahan, sertifikat juga bisa digunakan sebagai penjamin pinjaman di bank.

Jokowi mengingatkan kepada para penerima sertifikat yang ingin menjadikan sertifikat lahannya sebagai penjamin pinjaman bank supaya didasarkan pada perencanaan yang matang.

"Hati-hati, kalau perhitungannya tidak masuk, jangan dipaksakan. Kalau mau minjam ke bank, hitung yang benar. Jangan sampai nanti enggak bisa nyicil," ujar Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan agar pinjaman tersebut digunakan untuk barang produktif, bukan untuk barang yang bersifat nilai tetap, bahkan berkurang.

"Dipakai untuk beli yang produktif. Jangan mobil atau motor ya. Yang produktif itu misalnya truk, pick up, transportasi barang. Itu bisa menghasilkan. Saya titip itu ya," ujar Jokowi.

Jumlah penerima sertifikat pada Rabu sore, yakni 1.998 orang. Mereka berasal dari 10 kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat.

Rinciannya sebagai berikut, 331 orang dari Kota Bandung, 450 orang dari Kabupaten Bandung Barat, 200 orang dari Kabupaten Bandung, 122 orang dari Kabupaten Cimahi, 110 dari Kabupaten Sumedang.

Kemudian, 280 orang dari Kabupaten Purwakarta, 125 orang dari Kabupaten Cianjur, 120 orang dari Kabupaten Sukabumi, 75 orang dari Kota Sukabumi dan 175 orang dari Kabupaten Garut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com