JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menilai wajar jika ada perbedaan pendapat dalam parlemen, termasuk polemik pergantian kepemimpinan di Dewan Perwakilan Daerah.
Sebab, dalam sistem politik demokrasi memang terbuka terciptanya perbedaan pandangan.
"Semua perbedaan itu kan dibenarkan di republik ini," ujar Wiranto usai menghadiri Temu Nasional & Munas XIV 2017 Dewan Harian Nasional (DHN) 45 di Jakarta, Rabu (5/4/2017).
Menurut Wiranto, pemerintah tidak khawatir jika situasi di internal DPD saat ini akan mengganggu stabilitas nasional.
"Sudah dilantik. Berarti sekarang sudah ada keputusan, sudah ada persatuan," kata Wiranto.
Namun, Wiranto mengimbau agar perbedaan pendapat di internal DPD tidak terjadi terus menerus dan mengerucut pada konflik berkepanjangan. Sedianya, DPD menyelesaikan masalahnya dengan cara sebaik-baiknya.
"Kalau di DPD ada perbedaan pendapat yang menjurut kepada konflik, harus kita selesaikan," ujarnya.