Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

200.000 Blangko E-KTP Didistribusikan di Jakarta

Kompas.com - 04/04/2017, 20:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Jakarta yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau e-KTP kini sudah mulai bisa mendapatkannya.

Sebab, Kementerian Dalam Negeri telah mendistribusikan blangko e-KTP ke kelurahan dan kecamatan di Ibu Kota.

"Sejak Maret kemarin sudah kami kirim draf untuk di Jakarta, lebih kurang 200.000," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Tidak hanya Jakarta, blangko e-KTP juga akan didistribusikan ke penjuru Indonesia secara bertahap mulai April 2017.

Tjahjo mengakui bahwa distribusi blangko e-KTP tersebut untuk mempersiapkan warga yang ingin menggunakan hak pilihnya dalam pilkada, namun belum mempunyai e-KTP.

Distribusi blangko e-KTP itu merupakan hasil pengadaan tujuh juta blangko pada pekan ketiga Maret 2017 lalu. Pengadaan itu dimenangkan sebuah perusahaan dalam negeri.

Dengan distribusi kali ini, Tjahjo mencatat, penerima e-KTP di Indonesia telah mencapai 96,54 persen.

"Mudah-mudahan tahun ini pencetakan e-KTP sudah rampung," ujar Tjahjo.

Pengadaan dan distribusi blangko e-KTP ini diakui agak terlambat. Tjahjo meminta maaf atas hal tersebut.

"Ya, mohon maaf, karena hampir 100 pejabat kita satu setengah tahun belakangan ini bolak-balik ke KPK. Jadi secara psikis itu terganggu ya. Tapi, secara optimalisasi, sudah bisa tercapai dengan baik," ujar Tjahjo.

Kompas TV Kementerian Dalam Negeri Tender Ulang Proyek KTP Elektronik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com