Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais Sebut Menko Polhukam Bakal Temui Presiden Bahas Aksi 313

Kompas.com - 31/03/2017, 17:28 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Usai bertemu perwakilan massa aksi 313, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dikabarkan akan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (31/3/2017). 

"Pokoknya, nanti akan ketemu Jokowi ke Istana langsung,” ucap Amien Rais, salah seorang perwakilan massa aksi di Kantor Kemenko Polhukam.

Menurut mantan Ketua MPR ini, ada sejumlah tuntutan yang disampaikan massa dalam aksi kali ini.

(Baca: Polisi Bantah Tangkap Sekjen FUI Al-Khaththath untuk Gembosi Aksi 313)

Pertama, massa meminta pemerintah tidak mengistimewakan Gubernur non aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, yang kini dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pria yang akrab disapa Ahok itu menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.

Proses hukum atas calon gubernur nomor urut dua di Pilkada DKI Jakarta itu kini memasuki proses pemeriksaan saksi-saksi.

“Mengalir saja, kalau diistimewakan berbahaya. Mengapa Kalau gubernur atau tokoh daerah lain begitu jadi tersangka atau terdakwa langsung non aktif?” kata Amien.

Selain itu, ia menambahkan, massa juga meminta Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Al-Khathath yang sebelumnya ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, dibebaskan.

(Baca: Perwakilan Massa Aksi 313: Wiranto Janjikan Al-Khaththath Dibebaskan)

Al-Khaththath ditangkap polisi atas dugaan pemufakatan makar. Dia ditangkap beberapa jam sebelum pelaksanaan unjuk rasa 313 yang digelar Jumat ini. Polisi menangkap Al-Khaththath bersama empat orang lainnya.  

“Dibebaskan lebih bagus lah dari pada menimbulkan salah paham, cuma itu,” ujarnya.

 

Al-Menurut Amien, kedua tuntutan massa 313 itu akan disampaikan Wiranto secara langsung kepada Presiden Jokowi.

Kompas TV Dalam aksi damai 313, polisi menutup jalan dan mengalihkan arus jelang Shalat Jumat berjemaah peserta aksi damai 313 di Masjid Istiqlal.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com