Jokowi Ingatkan Angka Pengangguran di Kepulauan Riau Masih Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menurunkan angka pengangguran yang masih cukup tinggi.

Pesan ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas mengenai evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Kepulauan Riau, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Hadir dalam rapat ini para menteri Kabinet Kerja dan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

Jokowi mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau pada 2016 mencapai 5,03 persen.

Pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau lebih banyak digerakkan oleh sektor industri pengolahan, sektor pertambangan, sektor konstruksi dan sektor perdagangan.

Namun, Jokowi mengatakan, pengembangan sektor industri pengolahan memerlukan perhatian bersama. Karena ketika terjadi fluktuasi, maka akan berdampak pada tingkat pengangguran.

"Dan saya melihat persentase pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau masih cukup tinggi yakni sebesar 7,69 persen," kata Jokowi.

Jokowi yakin dengan kerja lebih fokus maka perekonomian di Kepulauan Riau akan bergerak lebih cepat serta membuka lapangan kerja lebih banyak lagi.

Jokowi juga berpesan agar pemerintah provinsi berkonsentrasi mengembangkan setiap gugus pulau yang besar yang ada di Kepri, seperti Anambas, Natuna, Lingga Karimun, Bintan, Batam, dan Tanjung Pinang sebagai sentra sentra industri baru dan juga di bidang pariwisata sesuai dengan potensi wilayah.

"Kemudian kepulauan Natuna, kita bisa fokus kepada sentra industri Kelautan dan Perikanan dan sentra industri gas, demikian juga pulau-pulau besar seperti karimun yang bisa dikembangkan sebagai sentra industri manufaktur," ucap Jokowi.

Mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan, pengembangan industri ini harus betul-betul dilakukan secara integratif terpadu dari hulu sampai hilir.

Antara gubernur, wali kota, dan juga BP Batam harus terintegrasi sehingga kecepatan pelayanan pada investasi kepada investor betul-betul bisa dilakukan.

Jokowi juga meminta agar Batam sebagai kawasan ekonomi khusus semakin mampu bersaing.

Batam dinilai Jokowi perlu dikelola lebih profesional lagi sehingga betul-betul dapat menjadi sebuah kawasan ekonomi yang benar-benar bisa l dikembangkan, terutama untuk sentra sentra industri.

(Baca juga: Jokowi Andalkan Batam untuk Gairahkan Investasi)

"Pada saat terakhir saya ke Batam saya melihat sendiri potensinya sangat besar sekali, tapi mungkin memang disisi kecepatan pelayanan yang paling banyak keluhan di bidang urusan pertanahan," ucap Jokowi.

"Ini mungkin pada sore hari ini komplit ada kepala BPN dan juga menteri-menteri yang lainnya saya harapkan problem-problem yang ada di sampaikan saja secara terbuka oleh gubernur dan wali kota mau pun kepala BP Batam sehingga solusinya cepat kita putuskan," kata dia.