Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Strategi Jokowi Menuju Indonesia Emas 2045...

Kompas.com - 27/03/2017, 15:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meyakini ekonomi Indonesia akan mencapai puncak kejayaannya pada 2045 yang akan datang.

Demi menuju "Indonesia emas", Presiden Jokowi memaparkan tahapan pembangunan nasional ketika berpidato pada pembukaan Rakernas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di Ballroom Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Senin (27/3/2017).

"Pertama, sebagai pondasi, kita akan bangun infrastruktur. Ini sangat penting sekali," ujar Jokowi.

Pembangunan infrastruktur diyakini bisa meningkatkan daya saing produk Indonesia. Sebab, biaya logistik serta transportasi akan lebih murah lantaran konektivitas yang tinggi.

Saat ini, pemerintah terus mengerjakan proyek infrastruktur, mulai dari pelabuhan, jalan tol, bandar udara dan pelabuhan. Sejalan dengan pembangunan fisik, pemerintah juga membangun sumber daya manusia.

Jokowi menyebutkan, pada 2030 Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Sebanyak 52 persen penduduk di Indonesia merupakan usia produktif.

"Oleh sebab itu saya mengingatkan, siapa pun nanti pemimpinnya, yang namanya pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci dalam rangka mengantarkan kita pada Indonesia emas di 2045," ujar Jokowi.

Tahap kedua, yakni pembangunan industri pengolahan. Pembangunan industri pengolahan diyakini memberikan nilai tambah bagi produk dalam negeri yang berimbas positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Nanti pada tahapan itu, jangan ada dari kita yang berjualan barang mentah. Semuanya harus minimal barang setengah jadi. Kelapa sawit jangan sampai kita kirimnya CPO terus. Turunannya CPO harus dikerjakan, entah sabun, minyak goreng kosmetik, silakan," ujar Jokowi.

"Jagung juga sama. Jangan sampai kita kirim dalam bentuk bahan mentah. Buat makanan, entah makanan ternak atau apa. Semuanya harus masuk ke industri pengolahan seperti itu," kata dia.

Tahap terakhir, Indonesia akan fokus pada pembangunan industri jasa. Salah satu sektor yang akan sangat menguntungkan adalah jasa pariwisata.

Saat ini, pemerintah tengah membangun sejumlah destinasi wisata di Tanah Air. Misalnya Mandalika, NTB; Pulau Komodo, NTT; Kepulauan Seribu, DKI Jakarta; Danau Toba, Sumatera Utara; dan sebagainya.

"Kekuatan kita di Indonesia ini sebenarnya di industri pariwisata. Anak-anak muda masuklah ke industri ini karena sangat menjanjikan," ujar Jokowi.

Diketahui, masing-masing dari ketiga tahapan tersebut terbagi atas 10 tahun pelaksanaan.

Kompas TV IHSG Cetak Rekor Baru

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com